Melihat Aleppo dari Dekat (3): Kunjungan Bersejarah di Tengah Krisis

ALEPPO, KOMPAS.com - Keesokan harinya, Rabu (15/6/2016), Dubes RI Djoko Harjanto, mengadakan pertemuan dengan Gubernur Aleppo, Mohammad Marwan Olabi.

Pada pertemuan penuh dengan keakraban itu, Olabi menyebut bahwa kunjungan Dubes RI ke Aleppo sebagai “kunjungan bersejarah”.

“Dubes Djoko adalah duta besar pertama dan satu-satunya yang mengunjungi Aleppo di tengah krisis ini,” puji Gubernur Olabi.

“Ini menegaskan kuatnya hubungan persahabatan antara Suriah-Indonesia,” tambah Gubernur Aleppo itu, seperti dilaporkan Pejabat Pensosbud KBRI AM Sidqi, yang mendampingi Djoko.

Gubernur Olabi memaparkan, Aleppo merupakan salah satu provinsi terpenting di Suriah. Sebanyak 52 dari 250 anggota parlemen Suriah berasal dari Aleppo.

Aleppo dikenal sebagai salah satu kota tertua di dunia dan memiliki pasar tertutup bawah tanah terluas di dunia, yaitu sepanjang 12 kilometer.

Bagi Suriah, Aleppo merupakan kota tumpuan industri, perdagangan, sekaligus pusat ekonomi.

Oleh sebab itu, kelompok teroris (seperti Negara Islam di Irak dan Suriah/ISIS, Red.) berupaya menghancurkan Aleppo guna melemahkan ekonomi Suriah.

Menurut Olabi, Aleppo memiliki lebih dari 1.000 masjid dan 60 gereja.

Sejak akhir 2012, para teroris mulai menyerang Aleppo. Pada tahun 2016 serangan semakin meningkat dengan membabi buta menghajar rumah penduduk, masjid, dan gereja, dan fasilitas pemerintah lainnya.

Menanggapi sambutan hangat dari Gubernur Aleppo, Dubes Djoko mengutarakan bahwa Indonesia terus mendorong penyelesaian solusi politik, bukan solusi militer, dengan tetap menghormati kedaulatan Suriah dan menghargai home grown democracy.

Indonesia sependapat dengan Suriah bahwa teroris bersenjata hanya menggunakan agama sebagai kedok dari tindakan politiknya.

Dubes Djoko juga menyampaikan bahwa misi utama Dubes RI di Suriah adalah untuk melindungi warga negara Indonesia (WNI) di tengah gejolak konflik.

Khusus untuk Aleppo, KBRI Damaskus masih tetap membuka Kantor Cabang Konsuler dan shelter WNI serta menujuk Muhammad Akra sebagai pengacara retainer untuk membantu tugas perlindungan WNI tersebut.

“Kiranya Bapak Gubernur dapat mendukung dan memperlancar misi perlindungan WNI di Aleppo ini, khususnya untuk membantu penyelesaian kasus TKI yang lama tidak dipulangkan oleh majikannya,” kata Dubes Djoko.