Upaya Pengendalian Kepemilikan Senjata Api, Gagal di Senat AS

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Senat Amerika Serikat, Senin (20/6/2016), menggagalkan usulan pengetatan pengendalian kepemilikan senjata termasuk untuk memeriksa latar belakang seseorang yang hendak membeli senjata api.

Kegagalan ini merupakan pukulan keras dalam upaya mengurangi peredaran senjata api di AS pasca-tragedi penembakan di kelab malam Pulse, Orlando belum lama ini.

Empat amandemen undang-undang, dua dari Demokrat dan dua lainnya dari Republik, gagal meraih minimal 60 suara di Senat.

Rencana legislasi ini dipercepat pekan lalu saat Senator Chris Murphy melakukan pidato di Senat selama 15 jam menekankan dasar pemikirian terkait pengendalian senjata api pasca-penembakan Orlando yang menewaskan 49 orang.

Amandemen yang diusulkan Murphy menekankan perlunya pemeriksaan latar belakang seseorang yang akan membeli senjata api, gagal mengatasi rintangan prosedural.

Amandemen ini, hanya didukung 44 suara sementara 56 suara lainnya menentang.

Amandemen lain yang diajukan Partai Republik terkait penambahan anggaran untuk membenahi sistem pengecekan latar belakang juga gagal.

Kegagalan juga menimpa usulan terkait perintah pengadilan untuk menunda penjualan senjata api selama 72 jam kepada orang yang masuk daftar pengawasan teroris.

Amandemen keempat yang gagal adalah usulan Dianne Feinstein, senator dari Partai Demokrat. Dia mengusulkan agar orang-orang yang masuk daftar pengawasan dilarang sepenuhnya membeli senjata api.

Senator Bernie Sanders, yang sedang bertarung melawan Hillary Clinton untuk menjadi calon presiden, menbtakan, langkah-langkah yang diambil Partai Demokrat dalam masalah ini kurang tepat.

"Ini kurang bisa saya pahami dan saya yakin sebagian besar warga AS juga tidak paham, itulah sebabnya Partai Republik menentang," ujar Sanders.

"Kita harus lakukan apapun yang kita bisa untuk menghentikan senjata api dimiliki orang-orang yang tak seharusnya memiliki senjata," tambah dia.