Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dubes Venezuela di Jakarta: Kami Tak Menghalangi Referendum, asal...

Kompas.com - 25/05/2016, 14:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Maraknya pemberitaan soal situasi terkini di Venezuela di berbagai media di Indonesia membuat Kedubes Venezuela di Jakarta merasa perlu memberikan penjelasan resmi.

Dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Rabu (25/5/2016), Duta Besar Venezuela untuk Indonesia Gladys F Urbaneja Duran menjelaskan sejumlah perkembangan di negeri itu, salah satunya adalah tuntutan referendum.

Duran mengatakan, sesuai konstitusi negeri tersebut, referendum untuk menghentikan masa kerja seorang pejabat pemerintah di level tertinggi hingga terendah memang dimungkinkan.

"Pemerintah tidak menghalangi referendum. Namun, ada beberapa tata cara yang harus dilaksanakan untuk menggelar sebuah referendum di Venezuela," ujar Duran.

Salah satunya adalah, referendum bisa digelar jika satu persen dari jumlah pemilih yang sah menginginkan digelarnya pemungutan suara.

Pasal inilah yang kemudian digunakan oleh kelompok oposisi untuk mendorong referendum demi melengserkan Presiden Nicolas Maduro.

"Oposisi mengklaim sudah memiliki tanda tangan satu persen dari jumlah suara pemilih sah," papar Duran.

Saat ini, lanjut dia, komisi pemilihan Venezuela sedang melakukan verifikasi terhadap petisi warga itu," kata dia.

Komisi pemilihan melakukan verifikasi kartu identitas, keaslian tanda tangan, dan sidik jari.

"Sehingga, dengan kondisi ini, sebenarnya kelompok oposisi sudah memahami bahwa referendum tak bisa digelar sebelum Desember 2016," lanjut Duran.

Seruan referendum ini, kata Duran, tak lebih adalah upaya kelompok oposisi untuk melakukan destabilisasi politik dan cara untuk menurunkan Presiden Maduro yang memerintah sejak 2013.

Pada 2 Mei lalu, para politisi oposisi Venezuela menyerahkan 80 kotak berisi 1,85 juta tanda tangan rakyat kepada komisi pemilihan umum.

Jumlah tanda tangan itu jauh di atas batasan minimal satu persen dari suara pemilih sah yang dibutuhkan untuk memulai proses referendum.

Krisis politik di Venezuela diawali ketika rakyat negeri itu menyalahkan Maduro atas ambruknya perekonomian negeri Amerika Selatan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi terus menurun dan tingkat inflasi mencapai 180 persen. Selain itu, pemerintah sudah mulai melakukan penghematan obat-obatan dan berbagai kebutuhan pokok.

Tak hanya itu, pemerintah Venezuela bahkan sudah memangkas hari kerja, terutama di sektor layanan publik, untuk menghemat pasokan listrik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com