Presiden Buronan ICC Memohon Visa ke AS untuk Hadiri Sidang PBB

KHARTOUM, KOMPAS.com -  Presiden Sudan Omar al-Bashir,  buronan Mahkamah Kriminal Internasional (ICC), telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa ke Amerika Serikat.

Seorang pejabat Sudan, Kamis (19/5/2016), mengatakan, Bashir telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan visa ke AS karena akan menghadiri sidang Majelis Umum PBB mendatang.

ICC telah menerbitkan surat penangkapan internasional atas Bashir sejak beberapa tahun lalu.

Jika visanya diterbitkan, perjalan Bashir ke AS kali ini merupakan yang pertama sejak tahun 2009, saat ia didakwa melakukan kejahataan perang di wilayah Darfur oleh ICC.

“Ya, Presiden Bashir dan delegasinya telah mengajukan permohonan visa AS untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB,” kata Sekretaris Pers Bashir, Obei Ezzedine.

Tahun 2014, Bashir mengajukan visa untuk menghadiri sidang yang sama, yang biasanya digelar pada setiap September di markas pusat PBB di New York. Namun, saat itu permohonannya ditolak.

Kedutaan Besar AS di Khartoum tidak bisa dimintai keterangan terkait permohonan Bashir itu.

Menteri Luar Negeri Sudan, Kamal Ismail, mengatakan, adalah hak Khartoum untuk mengirim delegasi ke sidang PBB itu.

“Jika suatu negara yang menjadi tuan rumah lembaga PBB menolak untuk memberikan visa bagi delegasi negara lain yang akan menghadiri kegiatan PBB, maka negara tuan rumah itu telah melanggar komitmen hukumnya,” kata Ismail dalam konferensi pers.

Washington telah sering mengecam perjalanan internasional Bashir. Pekan lalu, ia menghadiri upacara pelantikan Presiden Uganda, Yoweri Museveni, di Kampala, ibu kota Uganda.

Namun, para diplomat Barat, seperti dari AS, Uni Eropa, dan Kanada, kemudian meninggalkan tempat upacara begitu mengetahui Bashir hadir.

Menurut teorinya, negara seperti Uganda yang ikut menandatangani pembentukan ICC memiliki kewajiban untuk menangkap tersangka atau buronan ICC begitu dia berada di wilayah mereka.

Namun, para pemimpin Afrika telah meningkatkan kebencian mereka terhadap otoritas ICC.

Kontroversi mengemuka tahun lalu ketika pemerintah Afrika Selatan tidak menangkap Bashir saat ia menghadiri pertemuan puncak Uni Afrika di Johannesburg.

Bashir sendiri telah berulangkali terhadap tuduhan kejahatan perang oleh ICC.

Darfur telah dilanda konflik sejak 2003 ketika pemberontak dari etnis minoritas bangkit melawan Bashir. Mereka mengklaim, kepemimpin pemerintahan yang didominasi Arab mengabaikan mereka.

Terkait dengan itu, Bashir meluncurkan aksi brutal kontra-pemberontakan. Sedikitnya 300.000 orang tewas dan 2,5 juta mengungsi, sebagaimana dilaporkan PBB.