Membentuk Polisi Syariah, Kelompok Islam Radikal Jerman Bakal Diadili

BERLIN, KOMPAS.com –  Pengadilan Jerman, Selasa (3/5/2016), mengatakan, sebuah kelompok Islam radikal Jerman akan diadili karena telah membentuk polisi syariah.

Polisi syariah yang dibentuk itu turun ke jalan-jalan dan memeritahu penduduk agar tak lagi menenggak minuman keras, berjudi, dan mendengarkan musik.

Muslim ultra-konservatif dari kelompok Salafi, Sven Lau, membentuk polisi syariah di Wuppertal pada 2014 dan memicu kemarahan publik di negara mayoritas Kristen itu.

Para politis dan media Jerman telah menyerukan sebuah tindakan tegas terkait propaganda Islam radikal tersebut.

"Tidak ada toleransi untuk kelompok Salafis," demikian tajuk harian konservatif Jerman, Die Welt.

Tajuk tersebut diterbitkan setelah sekelompok orang mengenakan rompi oranye bertuliskan "Shariah Police" melakukan patroli di jalanan-jalan kota Wuppertal.

Pengadilan di Wuppertal pada Desember lalu mengatakan, kelompok Islam radikal itu bakal didakwa telah melanggar hukum Jerman.

Namun, pengadilan yang lebih tinggi telah membatalkan keputusan itu dan mengumumkan bahwa delapan anggota kelompok Salafi itu bisa diadili. Namun, pengadilan tidak menetapkan tanggalnya.

Twitter/Al Arabiya Foto para polisi Syariah Jerman sebelum berpatroli berfoto dan mengungga foto mereka lewat Twitter.

Pengadilan tinggi negara di Dusseldorf juga menemukan bahwa hukum, yang ditujukan untuk melawan gerakan militan seperti partai Nazi dahulu, bisa diterapkan dalam kasus ini.

Jerman memisahkan dengan tegas urusan negara dan agama. Hal itu berbeda dengan ajaran Islam. Namun, perbedaan itu telah diterapkan dengan tegas oleh kelompok Islam radikal Jerman dengan membentuk polisi syariah seperti di beberapa negara Islam.

Lau, seorang khatib paling terkenal di Jerman,  telah ditangkap pada Desember lalu dengan dakwaan telah mendukung kelompok teroris di Suriah.

Jerman juga telah mendakwa Lau karena mendukung dan merekrut pemuda-pemuda Muslim untuk mendukung Army of Emigrants and Supporters, yang oleh otoritas Jerman dimasukkan sebagai organisasi teroris.

Pada Minggu (1/5/2016), delegasi partai anti-imigrasi Jerman yakni Alternative for Germany (AfD) mendukung sebuah manifesto pemilu yang mengatakan Islam tidak kompatibel dengan konstitusi negara.

Politisi AfD  menyerukan pemerintah untuk melarang pembangunan menara masjid dan pemakaian burqa di tempat umum.