Pemakaman dan Pernikahan Dilarang Selama Kongres Partai Berkuasa di Korea Utara

PYONGYANG, KOMPAS.com – Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un,  melarang warga untuk melakukan upacara pemakaman dan pernikahan selama kongres partai berkuasa berjalan.

Juga tidak boleh ada perjalanan masuk dan keluar Pyongyang, ibu kota negara komunis itu karena alasan keamanan menjelang kongres Partai Pekerja, yang dimulai pada 6 Mei ini.

Harian The Independent, Rabu (4/5/2016) mengutip Daily NK, mengatakan, siapa saja yang ditangkap sebelum kongres ke-7 Partai Pekerja itu akan dianggap sebagai penjahat politik

Aparat dari Kementerian Keamanan Rakyat melakukan patroli keliling dan pemeriksaan secara acak tidak hanya di rumah rakyat biasa, tetapi juga di kamar-kamar hotel di Pyongynag.

Petugas akan memeriksa surat-surat keterangan tentang intentitas untuk memastikan kongres langkah yang pertama dalam 36 tahun itu benar-benar aman.

Patroli aparat keamanan ittu telah “Menciptakan suasana hari demi hari yang menakutkan,” tambah sumber di Provinsi Pyongyang Selatan.

Warga telah diperintahkan untuk menata ibu kota Pyongyang menjadi tempat yang aman dan indah bagi kongres Partai Pekerja.

Korut belum pernah mengadakan kongres untuk partai berkuasa itu sejak 1980, ketika ayah Jong Un, yakni Kim Jong Il, secara resmi dikukuhkan sebagai penerus bapa pendiri bangsa, Kim Il Sung.

Jong Un, pemimpin muda berusia 33 tahun, diharapkan untuk lebih memantapkan kekuasaannya lewat kongres ini.

Ribuan delegasi diperkirakan akan menghadiri kongres yang mungkin akan dilaksanakan selama eempat atau lima hari.

Selama itu pula tidak boleh ada penguburan, upacara perkabungan, jika terjadi kematian. Begitu juga dengan pesta pernikahan dilarang dilaksanakan di seluruh wilayah Pyongyang.

Hal yang dikhawatirkan bahwa menjelang atau pada saat pembukaan kongres, Korut akan melakukan uji nuklir kelima  untuk menegaskan eksistensinya sebagai negara dengan senjata nuklir berbahaya di kawasan.

“Saya yakin negara kita akan menjadi lebih hidup setelah kongres partai demi membangun bangsa menjadi lebih sejahtera dan kuat secara ekonomis," kata Menteri Luar Negeri Korut, Ri Su-yong, seperti disampaikan Ibtimes, Rabu ini.