Belanda Tolak Rencana Penggabungan Ukraina di Uni Eropa

DEN HAAG, KOMPAS.com - Penduduk Belanda menolak perjanjian yang digagas Uni Eropa (UE) untuk menggabungkan Ukraina. Hasil referendum itu menjadi pukulan telak buat elite politik Eropa dan Brussels, namun juga kabar gembira untuk Rusia.

Perjanjian dengan Ukraina sejatinya telah ditandatangani oleh pemerintahan Belanda dan negara-negara UE lainnya. Namun, hal tersebut tidak mencegah pemilih Belanda untuk menyuarakan keberatannya.

Dalam sebuah referendum, sekitar 64 persen pemilih menolak perjanjian yang digagas UE dengan Ukraina. Referendum yang digagas oleh kelompok anti Eropa lewat sebuah petisi itu hanya diikuti oleh sekitar 30 persen pemilih Belanda.

Menurut kelompok yang menolak, perjanjian tersebut adalah langkah pertama menuju keanggotaan penuh Ukraina. Oleh sebab itu, mereka menggelar referendum untuk mencegah yang mereka sebut sebagai "ambisi ekspansi UE yang semakin tidak demokratis."

Kendati referendum Belanda tidak berkekuatan hukum, Perdana Menteri Mark Rutte mengakui pemerintahannya kini hampir mustahil melanjutkan dukungan terhadap perjanjian Ukraina dalam bentuknya saat ini.

Ukraina sebaliknya menyatakan tetap akan bergerak ke arah UE terlepas dari hasil referendum di Belanda.

"Kami akan tetap mengimplementasikan perjanjian dengan UE, termasuk kesepakatan perdagangan bebas yang komperhensif," tutur Presiden Ukraina Petro Poroshenko di Tokyo.

Perjanjian UE-Ukraina ditandatangani Maret 2014, sesaat setelah kisruh di Kiev yang memaksa Presiden Viktor Yanukovych melarikan diri ke luar negeri.

Saat itu Brussels sepakat membuka pasar bebas dengan Ukraina sebagai bagian dari program integrasi ekonomi sebelum mendapat keanggotaan penuh.

Penolakan Rusia terhadap perjanjian tersebut membuat Yanukovych mengubah sikap dan menolak tawaran Brussels. Keputusan itulah yang akhirnya memicu kerusuhan dan menyeret Ukraina ke jurang krisis.