Banyak Mantan Napi Guantanamo Kembali Jadi Anggota Milisi

WASHINGTON, KOMPAS.com - Jumlah mantan narapidana Teluk Guantanamo yang diduga kembali bergabung dengan kelompok milisi di medan tempur telah meningkat dua kali. Pemerintah Presiden AS, Bacak Obama, Senin (7/3), melaporkan, bahwa dalam enam bulan terakhir ada 12 eks napi kembali menjadi militan.

Hal itu bisa menyulut serangan Partai Republik pada rencana Presiden Barack Obama untuk menutup penjara militer AS di Kuba itu. Fasilitas penjara itu dikritik sebagai simbol penahanan agresif. Terkait dengan itu pula AS telah berulangkali dituding melakukan penyiksaan setelah serangan 11 September 2001 atau lazim disebut nine eleven.

Di Guantanamo, sebagian besar napi telah ditahan tanpa pengadilan selama lebih dari satu dekade. Rencana penutupan, yang dibuat Pentagon dan memerlukan persetujuan Kongres AS, mengusulkan 13 lokasi potensial di bumi AS untuk dijadikan pusat penahanan dari masing-masing 30-60 napi dari penjara dengan keamanan maksimum di Guantanamo.

Menurut angka yang dikeluarkan Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI), 15 Januari, AS juga telah menegaskan, tujuh dari 144 tahanan Guantanamo yang dibebaskan sejak Obama menjabat pada Januari 2009,  telah balik ke medan perang. Entah itu di Suriah, Irak, Afganistan, Pakistan, dan Libya.

Pada Juli 2015, ada enam yang dibebaskan ODNI.  Namun, menurut laporan ODNI terbaru, saat ini 12 orang telah dibebaskan dan kembali lagi ke medan perang. Laporan dirilis setiap enam bulan tanpa merinci di mana atau kelompok mana bekas napi itu diduga kembali berjuang.

Angka  ODNI menunjukkan, 111 dari 532 tahanan yang dibebaskan pemerintahan Partai Republik yakni Presiden George W Bush telah dikonfirmasi kembali ke medan perang. Di bawah Bush, tersangka militan ditangkap di Afgaanistan dan Irak akan dipenjarakan di Guantanamo.

Rencana penutupan penjara Teluk Guanamo berhadapan dengan oposisi yang kuat dari anggota parlemen yang tidak ingin tahanan dipindahkan ke AS. Washington mengambil alih sebagian Teluk Guantanamo pada tahun 1903 di bawah perjanjian dengan pemerintah Havana.

Obama telah menekan legislatif yang dipimpin Partai Republik untuk memberikan proposal "sidang yang adil". Obama juga mengatakan dia tidak ingin melewatkan masalah untuk penggantinya pada bulan Januari. Dia juga mempertimbangkan tindakan eksekutif untuk menutup fasilitas itu.

Perwakilan Republik dari Ed Royce, yang menjabat Ketua Komite Urusan Luar Negeri di DPR AS, memperkenalkan usulan yang akan memaksa pemerintah untuk mempublikasikan rencana untuk transfer tahanan atau napi Guantanamo.