Dubai Privatisasi Layanan Pemerintah

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri Uni Emirat Arab, menyampaikan komentar itu melalui Twitter setelah menghadiri KTT World Government yang dilangsungkan di negaranya.

Ia juga mengumumkan bahwa beberapa kementerian pemerintah akan digabung dan membentuk satu posisi baru, yaitu menteri negara, untuk mengawasi toleransi di negara yang dihuni oleh penduduk yang berbeda agama dan etnis.

"Ini akan menjadi awal perjalanan baru untuk lebih memberdayakan warga dan kami minta bantuan Tuhan untuk melayani dan mengurus mereka," tulis pesan di Twitter itu.

Sejumlah tweets yang dikirim terkait KTT Itu tidak merinci kerangka waktu penerapan rencana itu. Namun kebijakan ini diambil setelah pemimpin negara yang berusia 66 tahun itu selama sebulan lebih memusatkan perhatian untuk membahagiakan rakyatnya.

Dubai dikenal dengan gedung-gedung pencakar langit futuristik dan sistem pemerintahan yang lebih liberal dibanding negara-negara lain di Semenanjung Arab yang umumnya konservatif.

Uni Emirat Arab adalah federasi yang terdiri dari tujuh emirat yang memerintah secara otonom. Pemimpin Abu Dhabi, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan menjabat sebagai presiden federasi itu.

Dalam pesan di Twitter Senin malam, Sheikh Mohammed mengatakan perubahan pemerintah federal terjadi setelah ia berkonsultasi dengan Sheikh Mohammed bin Zayed AL Nahyan, putra mahkota Abu Dhabi.

Ini bukan pertama kalinya Sheikh Mohammed menyampaikan pengumuman besar melalui Twitter. Pekan lalu ia memasang pesan di Twitter bahwa ia mencari anak muda di bawah usia 25 tahun untuk dijadikan menteri urusan pemuda di negara itu.