Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Legislator Australia dari Partai Pemerintah Tolak Pernikahan Gay

Kompas.com - 27/01/2016, 18:10 WIB
KOMPAS.com - Mayoritas anggota Parlemen Australia dari Partai Koalisi Liberal Nasional yang memerintah, menyatakan menolak adanya pernikahan sesama jenis.

Dari 123 wakil rakyat baik di DPR maupun di senat, 83 orang tegas menolak.

Demikian data yang dikumpulkan LSM Australian Marriage Equality (AME) serta hasil interview ABC mengenai sikap wakil rakyat dari partai pemerintah ini terhadap isu pernikahan gay.

Menurut hasil analisis AME, sebenarnya ada 18 wakil rakyat dari Partai Koalisi yang mendukung, serta 22 orang lainnya yang belum menyatakan sikapnya.

Kebijakan kedua partai yang berkoalisi ini adalah mempertahankan definisi pernikahan tradisional, yaitu antara pria dan wanita.

Namun setelah melalui berbagai rapat internal partai tahun lalu, para wakil rakyat dari Partai Koalisi setuju untuk melakukan voting dengan pilihan: apakah akan melegalisasi pernikahan gay setelah pemilu mendatang.

Jika tidak ada aral melintang, pemilu Australia dijadwalkan berlangsung akhir 2016.

PM Malcolm Turnbull sendiri secara pribadi mendukung pernikahan gay, namun secara politik menghendaki adanya plebisit atau voting oleh rakyat banyak.

Terkait rencana plebisit ini, tahun lalu PM Turnbull menyatakan, "ketika rakyat Australia mengambil keputusan, keputusan itu akan berlaku".

Namun Senator Partai Liberal asal Tasmania, Eric Abetz, melontarkan pernyataan yang berlawanan dengan PM Turnbull.

"Terserah masing-masing anggota untuk memutuskan apakah plebisit itu benar-benar mencerminkan pandangan rakyat Australia," katanya.

"Ada anggota parlemen yang tak bisa mendukung hasil plebisit apapun hasilnya nanti. Misalnya, jika mayoritas rakyat menyatakan 'tidak' kepada pernikahan gay, apakah Warren Entsch (anggota parlemen yang mendukung pernikahan gay) akan berhenti menyuarakan isu ini. Saya yakin tidak," kata Senator Abetz, yang dikenal sebagai pendukung setia Tony Abbott.

Namun Warren Entsch mengatakan, pemerintah akan terikat pada hasil voting nasional atau plebisit atas isu ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com