Indonesia Masih Tunggu Draf Saudi soal Pusat Kontraterorisme dan Ekstremisme

Juru Bicara Departemen Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mengemukakan hal itu kepada Kompas.com, Selasa (15/12/2015). Ia menanggapi laporan bahwa Arab Saudi telah membentuk sebuah koalisi militer yang terdiri dari 34 negara Islam untuk memerangi terorisme.

Laporan tersebut mengatakan, di luar 34 negara itu, sudah ada lebih dari 10 "negara Islam" lainnya, termasuk Indonesia, yang telah menyatakan dukungan terhadap koalisi itu.

Menurut Arrmanatha, yang telah ditawarkan kepada Indonesia adalah sebuah Pusat Kontraterorisme dan Ekstremisme, bukan sebuah koalisi militer.

"Itu dua hal yang berbeda. Berdasarkan undang-undang kita, Indonesia tidak mungkin bergabung dalam sebuah koalisi militer seperti itu. Untuk tawaran Pusat Kontraterorisme dan Ekstremisme itu, Ibu Menteri (Luar Negeri Retno Marsudi) minta agar TOR (terms of reference) dan modalitasnya disampaikan dulu untuk dipelajari," kata Arrmanatha.

Namun, kata Arrmanatha, hal itu belum disampaikan pihak Saudi.

Kantor berita Saudi, SPA, Selasa, melaporkan bahwa Menteri Pertahanan Saudi yang juga Wakil Putra Mahkota Mohammad bin Salman Al Saud telah mengumumkan pembentukan sebuah koalisi militer yang terdiri dari 34 negara untuk memerangi terorisme. Anggota koalisi itu terdiri dari negara-negara Timur Tengah, Afrika, dan Asia, termasuk negara-negara Teluk yang kuat, seperti Mesir dan Turki, tetapi tidak termasuk Iran.

Aliansi pimpinan Saudi itu akan berbasis di Riyadh "untuk mengoordinasikan dan mendukung operasi militer melawan terorisme".

Koalisi tersebut akan menangani "masalah dunia Islam terkait terorisme dan akan menjadi sebuah mitra dalam perang global melawan bencana (terorisme) ini".

SPA menambahkan, sejumlah peraturan akan dibuat untuk "koordinasi dengan negara-negara yang cinta damai dan badan-badan internasional dalam mendukung upaya internasional memerangi terorisme dan menyelamatkan perdamaian dan keamanan internasional".

Amerika Serikat telah meminta partisipasi internasional yang lebih luas dalam memerangi kelompok Negara Islam atau ISIS. AS mengatakan, Turki harus berbuat lebih banyak dalam mengontrol perbatasannya dengan Suriah dan Arab Saudi, serta negara-negara Teluk telah terganggu oleh konflik di Yaman.

Koalisi itu akan memerangi "organisasi teroris apa pun yang muncul". Demikian kata Bin Salman ketika ditanya apakah aliansi tersebut hanya akan berkonsentrasi pada pertempuran melawan ISIS.