Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Sudan Selatan Akhirnya Bersedia Teken Kesepakatan Damai

Kompas.com - 25/08/2015, 18:25 WIB

JUBA, KOMPAS.com - Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir akhinya sepakat untuk menandatangani perjanjian damai dan kesepakatan pembagian kekuasaan untuk mengakhiri perang saudara selama 20 bulan. Demikian juru bicara kepresidenan, Selasa (25/8/2015).

Juru bicara Presiden Sudan Selatan, Ateny Wek Ateny mengatakan para presiden dari Kenya, Uganda, Sudan ditambah Perdana Menteri Etiopia akan berkumpul di Juba pada Rabu pagi untuk menggelar KTT satu hari. "Dalam KTT itulah Presiden Sudan Selatan akan menandatangani perjanjian damai," kata Ateny.

Meski bersedia menandatangani kesepakatan damai itu, lanjut Ateny, pemerintah Sudan Selatan belum sepenuhnya puas dengan isi perjanjian damai itu. "Pemerintah masih memiliki ganjalan, bahkan jika presiden akan menandatangani kesepakatan itu," tambah Ateny.

Sementara itu, pemimpin pemberontak Sudan yang juga mantan wapres, Riek Machar sudah terlebih dahulu menandatangani kesepakatan damai pada Senin (24/8/2015).

Kedua pihak yang berseteru akhirnya bersedia berdamai setelah dunia internasional mengancam akan menjatuhkan sanksi bagi kedua pihak jika perjanjian damai tak segera disepakati.

Sejumlah isu yang masih menjadi masalah adalah rincian proposan terkait pembagian kekuasaan antara pemerintah dan pemberontak, yang memungkinkan Riek Machar kembali duduk di kursi wapres.

Ateny menambahkan, pemerintah Sudan Selatan juga kurang puas terkait seruan demiliterisasi di ibu kota Juba, menyerahkan kawasan Nil Atas yang kaya minyak kepada pemberontak dan mengizinkan warga asing memimpin Komisi Pemantau dan Evaluasi, sebuah badan yang akan memantau implementasi perjanjian damai.

Perang saudara Sudan Selatan pecah pada Desember 2013 ketika Kiir menuduh mantan wapres Riek Machar tengah merencanakan kudeta. Tuduhan itu segera memicu siklus balas dendam yang memecah belah negeri miskin itu.

Setidaknya tujuh gencatan senjata pernah disepakati namun kesemuanya dilanggar dalam hitungan hari bahkan jam.  Proposal perdamaian itu dirancang delapan negara anggota Otorita Antarpemerintah untuk Pembangunan (IGAD) bersama PBB, Uni Afrika, China serta didukung Inggris, Norwegia dan AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber AFP
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com