Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demi Makanan yang Terjamin, Warga Aborigin Rela Dipenjara

Kompas.com - 04/08/2015, 23:24 WIB

CANBERRA, KOMPAS.com - Generasi muda suku Aborigin menganggap dipenjara merupakan jalan hidup yang tepat. Mereka sering melakukan pelanggaran hukum berat agar bisa mendapatkan cukup makan dan tidur di penjara. Kondisi ini membuat pemerintah dinilai gagal mengurangi tingkat penahanan warga pribumi.

Komite Referensi Keuangan dan Administrasi Publik saat ini tengah menjalankan penyelidikan mengenai pengalaman warga Aborigin dan warga pulau Torres Strait mengenai layanan penegakan hukum dan keadilan di Australia.

Ketua Mahkamah Agung Australia Barat, Wayne Martin dalam sidang komite di Perth mengatakan dalam beberapa kasus, anak-anak Aborigin berumur 10 tahun sengaja melakukan kejahatan serius karena mereka lebih suka menghabiskan waktu di dalam penjara ketimbang di rumah.
 
"Saya sering sekali mendengar pengakuan semacam itu ketika mengunjungi komunitas di daerah,” kata Hakim Agung Martin dalam sidang komite.
 
"Anak-anak secara sengaja meningkatkan pelanggaran hukum yang mereka lakukan hanya untuk memastikan mereka akan dibawa ke rumah tahanan sehingga mereka akan mendapat makan dengan baik dan punya tempat yang aman untuk tidur,” tambah Martin.
 
“Ini sangat tragis. Tapi itu terjadi di negara bagian yang sangat kaya di mana seharusnya mereka merawat anak-anaknya sedikit lebih baik dari kita,” lanjut dia.
 
Martin mengatakan dirinya khawatir mengenai kurangnya layanan penerjemah bagi warga Aborigin, Khususnya di wilayah regional. Dia menduga sejumlah putusan pengadilan secara teknis bermasalah karena terdakwa tidak mengerti apa yang dikatakan didalam persidangan mereka.
 
"Agar proses pidana menjadi adil, orang yang menjadi subjek dalam proses itu harus memahami apa yang terjadi," kata Martin.
 
"Mereka tidak mengerti apa yang terjadi jika proses persidangan itu dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mereka tidak pahami," tambah dia.
 
"Karena kesulitan logistik dan sumber daya dalam menyediakan penterjemah begitu besar di negara bagian ini, jadi jumlah penterjemah yang ada sangat tidak memadai. (Akibatnya) secara hukum, proses yang dilakukan tidak sah," ujarnya.
 
Sebelumnya, Tammy Solonec dari Amnesti Internasional mengatakan kepada komite jika aturan sanksi hukum yang ada kurang beragam sehingga pemenjaraan seringkali menjadi satu-satunya pilihan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada warga Aborigin.
 
Dia juga mengatakan syarat jaminan bebas bersyarat bagi warga Aborigin yang melakukan pelanggaran hukum sering kali juga dibatasi. Komite Senat akan merilis laporan mereka mengenai penyelidikan ini pada akhir bulan November.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com