Arbitrasi Laut China Selatan: Memetakan Pilihan Tiongkok

Oleh Dr. Haryo Budi Nugroho

Selasa, 16 Juni 2015 adalah tenggat waktu bagi Tiongkok untuk membalas argumen tertulis tambahan yang disampaikan Filipina kepada arbitrase terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan pada 16 Maret 2015.

Apakah Tiongkok akan memberikan reaksi?

Sejak Filipina memulai proses arbitrase pada Januari 2013, Tiongkok menyatakan menolak untuk berpartisipasi. Salah satu alasannya, Tiongkok berpendapat bahwa arbitrase tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili perkara

Dalam hukum internasional, tidak berpartisipasi dalam proses arbitrase tidak serta-merta membatalkan prosesnya. Panel arbitrase-lah yang memiliki kewenangan untuk menentukan yurisdiksinya untuk mengadili suatu perkara.

Hal ini sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, di mana Filipina dan Tiongkok terikat sebagai negara pihak termasuk pada penyelesaian sengketa.

UNCLOS merupakan landasan bagi Filipina untuk membawa Tiongkok ke arbitrase. Paling tidak, proses ini akan dilakukan hingga panel arbitrase menentukan yurisdiksinya.

Apa saja kesempatan yang telah dilewati oleh Tiongkok?

Pertama, Tiongkok telah kehilangan kesempatan untuk menentukan siapa saja yang akan duduk di panel arbitrase. Sesuai dengan Annex VII UNCLOS, tiap pihak yang bersengketa berhak menunjuk satu orang arbiter. Selanjutnya, tiga orang arbiter akan ditunjuk berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Karena Tiongkok tidak menggunakan kesempatan ini, maka by default, Presiden Pengadilan Hukum Laut Internasional (International Tribunal for the Law of the Sea atau ITLOS) akan menunjuk empat orang arbiter lainnya. Dengan demikian, terbentuklah panel yang terdiri dari lima arbiter.

Kedua, Tiongkok telah kehilangan kesempatan untuk menjawab argumen tertulis yang disampaikan oleh Filipina. Filipina telah menyerahkan argumen tertulisnya pada 30 Maret 2014. Sementara itu, Tiongkok tidak menyerahkan argumen tertulis hingga tenggat waktu 15 Desember 2014.

Menarik disimak, meskipun Tiongkok tidak menyerahkan argumen tertulis, negeri Tirai Bambu ini mengeluarkan sebuah Kertas Posisi mengenai yurisdiksi dari arbitrase pada 7 Desember 2014. Tetapi, Tiongkok menyatakan, penerbitan Kertas Posisi tidaklah berarti Tiongkok berpartisipasi pada arbitrase.

Lantas, pertanyaan yang mengemuka, mengapa Tiongkok memberikan pernyataan isinya adalah argumen-argumen mengenai yurisdiksi yang seharusnya disampaikan pada arbitrase ketika membahas masalah yurisdiksi?

Apakah ini cara Tiongkok mempengaruhi arbitrase secara tidak langsung? Jika iya, Tiongkok berhasil. Pasalnya, pada 22 April 2015, panel arbitrase memutuskan bahwa Kertas Posisi adalah argumen Tiongkok mengenai yurisdiksi dari arbitrase.

Apa saja opsi yang tersisa untuk Tiongkok?