Uni Eropa Dukung Rencana Penghancuran Kapal Penyelundup Manusia

Pernyataan Uni Eropa ini muncul bersamaan dengan peringatan NATO terkait kemungkinan adanya anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang ikut dalam rombongan imigran yang melintasi Laut Tengah.

Operasi ini akan digelar mulai Juni dan akan melibatkan sejumlah kapal perang dan pesawat pengintai di lepas pantai Libya, pusat dari gelombang imigran yang membanjiri pesisir selatan Eropa.

Rencana operasi militer Uni Eropa ini termasuk kemungkinan menghancurkan kapal-kapal penyelundup manusia di perairan Libya, meskipun rencana itu harus disokong resolusi Dewan Keamanan PBB agar sejalan dengan hukum internasional.

Tahun ini sudah menjadi tahun paling mematikan bagi para imigran yang menyeberangi Laut Tengah menuju Eropa dengan lebih dari 1.800 orang tewas. Secara keseluruhan, lebih dari 5.000 imigran tewas dalam 18 bulan terakhir.

Kepala bagian diplomtik Uni Eropa, Federica Mogherini, mengatakan bahwa persetujuan dari 28 menteri luar negeri dan pertahanan anggota Uni Eropa dalam pertemuan di Brussels ini akan mendorong PBB melakukan tindakan.

"Saya kira, setelah kami mengambil keputusan hari ini, DK PBB tampaknya juga akan menerbitkan resolusi," ujar Mogherini sambil menambahkan bahwa operasi militer laut itu bisa digelar dalam beberapa pekan mendatang.

Namun, rencana Uni Eropa ini mendapat tentangan dari kelompok-kelompok pegiat HAM yang mengatakan bahwa opsi operasi militer tidak akan memutus jaringan penyelundupan manusia. Bahkan, Andrew Stroehlein dari Human Right Watch (HRW) menyebut rencana Uni Eropa itu sebagai sebuah "kegilaan total".

Operasi militer ini merupakan bagian dari cetak biru aksi Uni Eropa yang lebih luas dalam upaya membagi beban gelombang imigran di antara negara-negara anggota. Namun, rencana yang juga mengedepankan kuota penyebaran para pencari suaka yang masuk ke wilayah Uni Eropa memunculkan perbedaan pandangan di antara negara anggota.

Inggris sudah menyatakan tak akan bergabung dalam sistem kuota itu, dan keputusan Inggris mendapat dukungan dari Perancis, Hongaria, Polandia, Ceko, Estonia, Latvia, Lituania, dan Slowakia.