Negara Bagian Kelantan di Malaysia Sahkan Hukum Rajam dan Potong Tangan

Menurut laporan sejumlah media Malaysia, majelis Negara Bagian Kelantan, yang dikendalikan Partai Islam Pan-Malaysia atau PAS, dengan suara bulat mengesahkan sanksi-sanksi, termasuk amputasi untuk kasus pencurian dan rajam hingga mati bagi pelaku zina.

Hukum pidana Islam itu, yang dikenal sebagai hudud, tidak dapat diterapkan karena konstitusi federal Malaysia melarang hal itu. PAS yang konservatif berencana untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undang di parlemen untuk mengubah hal tersebut, tetapi peluang lolosnya tidak pasti.

Sejumlah pejabat PAS mengatakan, hudud itu hanya akan berlaku untuk umat Islam.

Namun, dorongan bagi hudud di negara bagian yang konservatif dan terletak di utara itu telah menyebabkan ketegangan hubungan dengan dua mitra koalisi PAS yang berhaluan nasional moderat, yang mengatakan langkah itu melanggar kerangka kebijakan yang telah disepakati.

Partai Tindakan Demokratik atau Democratic Action Party (DAP), yang mewakili keragaman di negara itu walau kebanyakan anggotanya dari kalangan etnis minoritas Tionghoa dan sangat menentang hudud, mengatakan, pihaknya akan bertemu pada pekan depan untuk mempertimbangkan masa depannya dalam aliansi itu. "PAS telah secara terbuka menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dipercaya," kata Gobind Singh Deo, anggota parlemen dari DAP, dalam sebuah pernyataan, Kamis. "Karena itu, sekarang tidak mungkin bagi kami untuk mempertahankan hubungan dengan PAS."

Aliansi oposisi tiga partai itu meraih 51 persen suara dalam pemilihan umum tahun 2013, walau gagal menjadi penguasa parlemen karena terkait dengan cara pembagian kursi. Parlemen masih didominasi rezim yang telah menguasai Malaysia selama 58 tahun.

Koalisi oposisi itu juga mencakup Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang multirasial dan moderat.

Walau meraih kemenangan elektoral, kekompakan aliansi yang telah berusia tujuh tahun itu sudah lama dipertanyakan karena ada kesenjangan ideologi yang besar antara PAS dan sekutunya.

Ketegangan terkait hudud itu muncul saat koalisi, yang dikenal dengan nama Pakatan Rakyat (Pakta Rakyat), sudah terhuyung-huyung setelah Anwar Ibrahim, pemimpin oposisi yang populer, masuk penjara karena terkait kasus sodomi. Anwar yang kini menjalani hukuman penjara lima tahun mengatakan, kasus itu sengaja dibuat oleh pemerintah untuk menghalangi momentum oposisi. Para pejabat pemerintah telah menyangkal tuduhan tersebut.

Para pengamat mengatakan, Pakatan Rakyat masih bisa mengatasi perbedaan tersebut, terutama jika hudud tidak bisa diterapkan.

Malaysia umumnya menganut Islam yang toleran, tetapi sikap konservatif telah mendapatkan tempat. Perkembangan itu sebagian dikipasi oleh perseteruan intensif antara PAS dan Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau United Malays National Organisation (UMNO) yang berkuasa demi meraih suara kaum Muslim.

Dari sekitar 30 juta penduduk Malaysia, sekitar dua pertiganya merupakan Muslim.