Terkait Penanganan Pencari Suaka, Australia Bosan "Diceramahi" PBB

Pemerintah Australia mengirim para pencari suaka yang memasuki negeri itu menggunakan perahu ke Pulau Manus, Papua Niugini dan ke negeri kecil Nauru di Samudera Pasifik.

Tak hanya itu, pemerintah Australia juga menolak untuk memukimkan para pencari suaka itu di negeri benua tersebut. Kebijakan Canberra ini banyak dikecam para pencari suaka dan aktivis HAM.

Dalam sebuah laporan yang akan diserahkan kepada Dewan HAM PBB, tim pelapor masalah penyiksaan menambahkan sejumlah kebijakan Australia dalam menangani para pencari suaka melanggar konvensi internasional anti-penyiksaan.

"Saya pikir bangsa Australia sudah muak diceramahi PBB karena kami menghentikan perahu-perahu (pencari suaka). Padahal dengan menghentikan perahu-perahu itu kami menyelamatkan mereka dari kematian di lautan," kata Abbott kepada wartawan.

Pemerintah Australia yang berhaluan konservatif ini juga memiliki kebijakan untuk mengembalikan perahu-perahu yang membawa pencari suaka ke luar perairan negeri itu. Namun, kebijakan kontroversial tersebut sukses memangkas jumlah pengungsi yang datang menggunakan kapal ilegal.

Abbott menambahkan dengan menghentikan arus penyelundupan manusia ke Australia, terutama lewat Indonesia, negerinya telah melakukan sebuah tindakan paling manusiawi dan layak.

Ratusan pengungsi, kata Abbott, telah tewas tenggelam di lautan akibat dari kebijakan pencari suaka yang diterapkan pemerintahan Partai Buruh yang sebelumnya memimpin Australia.

Saat ditanya soal kondisi para pencari suaka di lokasi penampungan Pulau Manus, Papua Niugini, PM Abbott mengatakan kondisi di tempat itu masih bisa dianggap layak.

"Semua kebutuhan dasar mereka di Pulau Manus terpenuhi. Semua kebutuhan terkait makanan, pakaian, tempat berteduh dan keamanan sudah dipenuhi lebih dari cukup," ujar Abbott.

Namun, Daniel Webb, aktivis Pusat Hukum dan HAM Australia, mengatakan di saat Canberra bersikukuh sudah memenuhi semua standar HAM dalam masalah pencari suaka itu namun para penyelidik PBB menemukan telah terjadi pelanggaran hukum internasional.

"Laporan tersebut memberikan konfirmasi bahwa membiarkan manusia terkurung dalam kondisi mengenaskan di sebuah pulau terpencil, membuat Australia gagal memenuhi standar-standar paling mendasar," ujar Webb.