Amnesti Internasional: Dunia Gagal Lindungi Warga Sipil

Dalam laporan setelab 415 halaman itu, Amnesti menyebut para pemimpin dunia telah membuktikan kegagalan mereka melindungi warga sipil dari serangan kelompok-kelompok militan, salah satunya ISIS.

Laporan Amnesti ini berisi catatan rinci berbagai tindakan kekerasan terhadap warga sipil di 160 negara. Amnesti menuduh sebagian besar pemerintah di dunia menyatakan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi seluruh warga sipil.

Selain itu, Amnesti juga mendesak semua negara untuk menegakkan perjanjian internasional terkait perdagangan senjata yang sudah diberlakukan tahun lalu. Amnesti menambahkan jika perjanjian ini ditegakkan maka akan membantu mengurangi pengiriman senjata ke negara-negara yang dilanda perang seperti Suriah dan Irak.

"Setidaknya setengah juta orang tewas setiap tahun dan jutaan lainnya terluka, diperkosa dan terpaksa menjadi pengungsi sebagai akibat buruknya aturan penjualan senjata dan amunisi global," kata Susanna Flood, direktur media Amnesti Internasional.

"Nilai penjualan senjata yang tercatat mencapai 100 miliar dolar AS setiap tahun. Lima dari 10 negara utama eksportir senjata sudah meratifikasi Pakta Penjualan Senjata. Hanya AS dan Israel yang belum meratifikasi pakta ini, meski sudah menandatanganinya," lanjut Susana.

Susana melanjutkan, negara-negara produsen senjata seperti China, Kanada dan Rusia juga sempat enggan untuk meratifikasi pakta yang mengatur penjualan senjata global ini. Laporan itu juga mencantumkan bahwa jumlah pengungsi di seluruh dunia, untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II berakhir, mencapai lebih dari 50 juta orang pada 2014.

Lebih jauh, Amnesti mengecam Dewan Keamanan PBB dan memperingatkan kondisi dunia bisa semakin buruk kecuali para pemimpin mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sekretaris Jenderal Amnesti Internasional, Salil Shetty mengatakan DK PBB secara menyedihkan gagal untuk melindungi masyarakat sipil di seluruh dunia.

Lima anggota tetap DK PBB, lanjut Shetty, secara konsisten menyalahgunakan hak veto demi kepentingan politik mereka atau kepentingan geopolitik dan bukan demi menyelamatkan warga sipil.

Amnesti mendesak kelima negara anggota tetap DK PBB -AS, Inggris, Perancis, Rusia dan China- tidak menggunakan hak veto mereka untuk kasus-kasus genosida atau pembunuhan massal.

"2014 adalah tahun bencana bagi jutaan manusia yang terjebak dalam konflik dan kekerasan. Sementara respon global terhadap konflik berdarah yang melibatkan negnara dan kelompok bersenjata sangat menyedihkan dan tak efektif," kata Shetty.