Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meningkatkan Kesejahteraan TKI

Kompas.com - 11/02/2015, 15:00 WIB
DALAM lawatan Presiden Indonesia Joko Widodo ke Malaysia, Brunei, dan Filipina, Kamis-Senin (5-9/2/2015), dihasilkan sejumlah kesepakatan penting yang bertujuan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Di Malaysia, lewat kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia, puluhan ribu anak buruh migran asal Indonesia kini dimungkinkan mendapatkan pendidikan yang layak.

Upaya mewujudkan hal tersebut tidak mudah. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengaku sampai harus datang ke wilayah Malaysia, yakni Sabah dan Sarawak, yang berada di Pulau Kalimantan. Pemerintah Indonesia perlu berbicara sendiri dengan parlemen dan pemerintah setempat. Upaya ini juga melibatkan PBB. ”Kami masuk pada isu universal, yaitu pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak,” kata Retno.

Kerja sama dalam bidang pendidikan juga dijalin Pemerintah Indonesia dengan Filipina. Kedua negara sepakat menandatangani kerja sama dalam bidang sekolah kejuruan.

Intinya, ada 17 sekolah kejuruan di Indonesia yang menjalin kerja sama dengan sekolah kejuruan di Filipina. Kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah itu pun dianggap sama. Dengan demikian, di antara mereka dimungkinkan dilakukan transfer siswa.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menjelaskan, kerja sama tersebut merupakan kerja sama di bidang pendidikan kejuruan dan pelatihan teknis pendidikan. ”Kemudahan dalam melakukan transfer siswa akan memunculkan saling kepercayaan di antara negara tetangga. Seumur-umur bumi nanti, kita akan terus bertetangga,” katanya.

Perlindungan Pemerintah Indonesia kepada TKI juga diusahakan dengan menyusun instrumen perlindungan hukum yang sama di antara sesama negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri. Gagasan ini telah disampaikan Indonesia kepada Filipina, yang seperti Indonesia, mengirim cukup banyak tenaga kerja ke luar negeri. Filipina sepakat membuat rumusan hukum yang sama dalam hal perlindungan buruh migran.

Dengan kesamaan visi, diharapkan ada pula kesamaan standar penanganan di antara sesama negara pengirim. Bentuk kerja sama ini, menurut rencana, diusulkan ke negara pengirim buruh di Asia Tenggara lainnya, yaitu Thailand dan Vietnam. Sejumlah isu yang diharapkan ditangani secara sama adalah isu gaji, cuti hamil, cuti tahunan, perlindungan, dan standar keterampilan.
Terbuka

Sikap terbuka terhadap upaya penyelesaian berbagai masalah buruh migran diperlihatkan PM Malaysia M Najib Razak dan Sultan Brunei Hassanal Bolkiah saat bertemu Jokowi. Malaysia dan Brunei sama-sama berkeyakinan berbagai persoalan buruh migran dapat diselesaikan. Kedua negara selama ini merupakan tujuan sejumlah besar buruh migran Indonesia.

Malaysia mengusulkan, kedatangan TKI ke negara itu dibuat satu saluran. Saat ini, dari 3,2 juta buruh migran Indonesia di Malaysia, 1,2 juta orang di antaranya dari jalur ilegal.

Fakta itu tak hanya menyulitkan negara tujuan, tetapi juga menyulitkan Pemerintah Indonesia saat berusaha memberikan perlindungan. ”Jangan lagi menggunakan jalur ilegal. Hal ini menyulitkan pemerintah ketika memberi bantuan saat terjadi masalah di luar negeri,” katanya ketika bertemu warga Indonesia di Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan, dan Manila. (ANDY RIZA HIDAYAT, dari Manila, Filipina)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com