Norwegia Berencana Larang Warga Membantu Pengemis

Jika undang-undang ini disetujui, maka barang siapa yang menawarkan bantuan uang, makanan atau tempat berteduh bagi para pengemis terancam hukuman penjara antara enam bulan hingga satu tahun.

Selain itu, undang-undang tersebut juga akan mengkriminalkan siapa saja yang mengelola para pengemis jalanan.

Pemerintah lokal Norwegia dikabarkan menentang rencana itu, namun Menteri Kehakiman Norwegia Anders Anundsen mengatakan negeri itu membutuhkan undang-undang yang akan mengkriminalkan siapa saja yang menjalankan jaringan pengemis sebagai sebuah bisnis yang terorganisasi.

"Kita harus memberikan payung hukum bagi polisi untuk memberantas mereka yang mendatangkan pengemis dalam jumlah besar ke Norwegia," ujar Anundsen.

Sejak tahun lalu parlemen Norwegia sudah mendiskusikan rencana larangan mengemis di Oslo terkait meningkatnya jumlah pengemis di jalanan ibu kota.

Rencana untuk mengkriminalkan warga yang membantu pengemis mendapatkan sorotan tajam sejumlah warga Norwegia, salah satunya adalah Inger Husby.

Perempuan yang tinggal di kota Boler di pinggiran Oslo. Dia kerap mengundang para tunawisma dan pengemis ke kediamannya untuk sekadar menyantap makanan atau beristirahat.

Saat diwawancarai lembaga penyiaran publik NRK, Inger khawatir undang-undang itu nantinya akan menjadikan sebuah niat baik membantu sesama sebagai sebuah bentuk kejahatan.

"Mereka sudah tinggal di kediaman saya beberapa kali. Saya beri paket makan siang untuk mereka dan segelas coklat panas. Saya mencuci pakaian mereka saat mereke membutuhkannya. Sesekali mereka juga datang untuk makan malam," kata Inger.

Karin Andersen, anggota parlemen dari Partai Sosialis, lewat Twitter menyampaikan kemarahannya terkait rencana pemerintah itu, Karin menuduh pemerintah Norwegia sedang mengkriminalkan kemiskinan.

"Negara terkaya di Eropa mengkriminalkan orang-orang termiskin Eropa," kata Karin lewat akun Twitter-nya.

Saat ini pemerintah sudah mengajukan rancangan undang-undang itu ke parlemen dan menurut jadwal akan digelar konsultasi pada 15 Februari mendatang.