Straits Times: Ahok, Risma, dan Emil Akan Jadi "Jokowi" Berikutnya

SINGAPURA, KOMPAS.COM — "Geng Gubernur dan Wali Kota Baru", itulah nama grup WhatsApp mereka. Harian Singapura, Straits Times, Senin (10/11/2014), menulis bagaimana Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai representasi dari gelombang kemunculan sosok-sosok pemimpin muda reformis di Indonesia. Mereka dapat menjadi "Jokowi" berikutnya.

Straits Times menulis, Basuki, dengan latar belakangnya sebagai seorang etnis Tionghoa Kristen yang fasih berbahasa Mandarin, saat ini telah menjadi minoritas dengan jabatan tertinggi di Indonesia. Popularitas Basuki dituliskan melesat sejak video di YouTube saat beliau menyemprot stafnya ketika rapat. Mantan Bupati Belitung Timur itu juga memberikan nomor telepon genggamnya langsung kepada masyarakat.

Straits Times juga mengupas profil Risma sebagai Wali Kota perempuan pertama Surabaya dan salah satu perempuan paling berpengaruh di Indonesia. Risma terkenal akan reputasinya sebagai pemimpin tegas yang telah memberantas kawasan kumuh, menutup tempat prostitusi Dolly, dan tidak ragu membentak pegawai yang bekerja di bawah target.

Tidak ketinggalan, Straits Times menulis Ridwan Kamil, yang akrab disapa Emil, sosok arsitek yang menggunakan pendekatan kreatif, seperti Taman Film, Taman Skateboard, taman untuk single (Taman Jomblo), dan Hari Kaum Sunda, untuk meningkatkan kecintaan warga terhadap Bandung.

Melesatnya karier politik Jokowi dari seorang wali kota hingga menjadi presiden dalam waktu hanya sembilan tahun membuka jalan yang terang bagi tiga sosok pemimpin reformis ini. Kebanyakan rakyat Indonesia saat ini menginginkan pendekatan ala Jokowi, yakni ada transparansi dan interaksi langsung dengan pemimpinnya. Matangnya demokrasi Indonesia juga memunculkan dukungan terhadap pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat ini dan menghadirkan tekanan bagi kepala daerah lain untuk bertanggung jawab terhadap rakyatnya.

"Mereka adalah generasi baru pemimpin yang menginginkan transparansi dan berpegang pada Konstitusi. Mereka berusia muda dan menggunakan teknologi untuk berkomunikasi dengan masyarakat," tutur Dr Hendro Prasetyo dari Lembaga Survei Indonesia seperti dikutip Straits Times.

Misalnya, Emil rutin meminta saran dari masyarakat Bandung melalui akun Twitter-nya yang di-follow 856.000 netizen. Emil juga rutin berkicau setidaknya 40 tweet dalam sehari.

Para kepala daerah itu tidak ragu-ragu untuk turun tangan mengatasi persoalan yang sudah kronis. "Saya adalah bos 'preman' yang baru, preman yang menggunakan seragam resmi," demikian Straits Times mengutip Basuki ketika dia mendeklarasikan perang terhadap masalah parkir ilegal. Hukuman berupa denda yang tinggi dan roda kendaraan digembok diterapkan untuk yang membandel.

Straits Times menulis, Basuki sebagai sosok yang tegas, berwatak keras, dan "ditakuti" di Jakarta. Risma digambarkan tanpa segan-segan mengomeli penyelenggaran acara es krim gratis yang merusak taman di Surabaya beberapa bulan lalu. Ketegasan Risma menuai banyak pujian masyarakat Surabaya. Emil sendiri menerapkan sistem scorecard untuk mengawasi kinerja para pegawai negeri sipil. Yang performanya baik diberi latihan ke luar negeri. Yang di bawah target minimum akan dimutasi.

"Budaya kerja di birokrasi Bandung sangat berbeda dengan dunia profesional tempat saya berasal, budaya pemerintahan lebih lambat. Saya tidak begitu bahagia dengan ini. Oleh karena itu, saya mendorong perubahan yang lebih cepat dengan menggunakan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment)," kata Emil kepada Straits Times. Meniru Singapura, Emil juga meluncurkan aplikasi di setiap SKSD untuk meningkatkan transparansi.

Grup WhatsApp yang mereka buat adalah upaya untuk rutin berkomunikasi dan saling belajar dan memotivasi. Di dalam grup itu, juga ada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Namun, Straits Times juga memperingatkan, pencarian terhadap sosok-sosok "Jokowi" lainnya mungkin akan berakhir jika Perppu Pilkada tidak disetujui DPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.