Takut Rahasia Negara Bocor, Pejabat Taiwan Dilarang Belajar ke China

Berdasarkan penjelasan seorang pejabat senior Taiwan, Rabu (29/10/2014), perintah dari Kementerian Dalam Negeri itu akan efektif berlaku mulai Kamis (30/10/2014).

"Langkah baru ini diambil terkait masalah keamanan nasional. Kami khawatir informasi rahasia yang diketahui para pejabat senior itu bocor saat mereka menulis tesis atau kertas kerja lainnya," ujar seorang pejabat dari Badan Imigrasi Nasional Taiwan yang tak mau disebutkan namanya.

Hubungan diplomatik antara China dan Taiwan belakang mulai membaik sejak Presiden Ma Ying-jeou berkuasa di Taipei pada 2008. Namun, belakangan hubungan kedua negara kembali memburuk.

Harian milik partai komunis China, The Global Times, belum lama ini menuding intelijen Taiwan mencoba merekrut para pelajar China yang belajar di pulau itu untuk memata-matai China daratan.

Harian itu melanjutkan, Pemerintah China sudah mengungkap 40 kasus mata-mata di 15 provinsi. Tudingan yang dikabarkan The Global Times itu dibantah Pemerintah Taiwan.

Fan Liqing, juru bicara Kantor Urusan Taiwan, mengatakan, langkah yang dilakukan intelijen Taiwan itu membahayakan keselamatan para pelajar China dan mengganggu hubungan pendidikan di antara kedua negara.

Sementara itu, harian United Daily News terbitan Taipei menyebut, tuduhan yang dialamatkan kepada intelijen Taiwan itu sekadar upaya investigasi Taiwan pada Agustus lalu terkait mantan pejabat tinggi Taiwan yang dituduh membocorkan rahasia negara.

Chang Hsien-yao, mantan wakil menteri di Dewan Urusan China Daratan, mengundurkan diri pada Agustus lalu terkait tuduhan membocorkan rahasia negara. Kasus ini masih dalam penyelidikan meski Chang membantah tuduhan itu.

Selain itu, masih menurut United Daily News, Beijing juga kurang suka ketika Presiden Ma secara terang-terangan mendukung aksi unjuk rasa pro-demokrasi yang berlangsung di Hongkong belum lama ini.

Taiwan dan China berpisah pada akhir perang saudara 1949. Namun, Beijing masih menganggap Taiwan sebagai salah satu provinsi yang memberontak dan menunggu reunifikasi.