PM Abbott Akan Batalkan Aturan Burka di Parlemen Australia

"Orang-orang yang menggunakan penutup wajah jika hendak memasuki ruang atau galeri apapun di gedung parlemen dan senat maka akan ditempatkan di kaca yang ruang tertutup," demikian isi aturan tersebut.

"Aturan ini bertujuan untuk memastikan orang yang menutupi wajahnya dapat tetap memasuki gedung parlemen tanpa harus diidentifikasi terlebih dahulu," masih isi dari aturan parlemen tersebut.

Ruangan tertutup itu biasanya digunakan untuk tempat duduk pelajar yang berkunjung ke parlemen.

Menurut informasi yang diperoleh ABC, PM Abbott akan menyampaikan ke Bronwyn Bishop bahwa "akal sehat yang harus diutamakan" saat berbicara mengenai akses publik ke gedung wakil rakyat, baik DPR maupun Senat.

Australia menganut sistem dua kamar dalam parlemen, yaitu House of Representatives (setara DPR di Indonesia) dan Senat (setara DPD). DPR dikenal juga sebagai majelis rendah dan Senat sebagai majelis tinggi.

Menurut sumber ABC, PM Abbott bersikukuh bahwa setiap pengunjung ke parlemen yang telah melewati pos pemeriksaan, termasuk pemeriksaan wajah, maka seharusnya bisa mengakses area publik di gedung tersebut.

Ia merujuk parlemen sebagai "rumah rakyat" dan seharusnya diperlakukan secara demikian. Kabarnya, PM Abbott lebih menyukai jika pemeriksaan seseorang yang mengenakan burka dilakukan di ruang privat.

Dua menteri kabinet Abbott itu menyatakan kepada ABC, bahwa keputusan sebelumnya yang memisahkan perempuan berburka ke ruang kaca tertutup sebagai sebuah "kesalahan fatal".

Komisioner Komnas HAM Australia Tim Soutphommasane menyambut baik langkah PM Abbott.  Sebab, kata dia, keputusan parlemen untuk memisahkan pengunjung perempuan yang mengenakan burka tak beralasan.

"Tidak ada alasan untuk memisahkan wanita muslim berburka ke ruang kaca tertutup. Jika aturan ini diberlakukan, akan membuat preseden berbahaya," ujar Soutphommasane.

Sebab, katanya, sekali aturan yang memisahkan seseorang di ruang publik karena latar belakangnya diberlakukan, maka tinggal menunggu waktu aturan serupa muncul di angkutan umum, kafe-kafe atau restoran. "Hal ini sangat berbahaya," dia menjelaskan.

Pemimpin Oposisi Bill Shorten menegaskan seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk berbuat bagi kaum minoritas dan kaum mayoritas. "Kita tidak boleh memisah-misahkan rakyat kita yang ingin mengunjungi gedung parlemen," tegasnya.

Dua orang senator Australia yakni Senator Cory Bernardi dan Senator Jacqui Lambie mendesak pelarangan burka di parlemen dan di seluruh Australia.