Pemilu yang dijadwalkan pada tahun 2017 mendatang ini akan menjadi kesempatan pertama bagi pemimpin Hongkong untuk dipilih secara langsung.
Namun, parlemen Tiongkok menetapkan peraturan bahwa para calon yang akan ikut pemilihan itu harus mendapat persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota badan pencalonan yang akan dibentuk.
Para aktivis demokrasi yang gusar atas ketetapan itu bertekad mengambil alih kawasan Central, yang merupakan pusat bisnis Hongkong.
Salah seorang pendiri gerakan Occupy Central (Duduki Pusat), Benny Tai Yiu-ting, mengatakan, "Ini akhir dari dialog. Dalam beberapa hari mendatang, Occupy Central akan melancarkan gelombang demi gelombang unjuk rasa. Kami akan menyelenggarakan aksi menduduki pusat secara besar-besaran."
Hari Minggu, sebuah kelompok pro-demokrasi sudah berunjuk rasa di sebuah taman depan markas besar Pemerintah Hongkong.
Seorang pengunjuk rasa, Henry Chung, mengatakan kepada Agence France-Presse (AFP), "Kami sudah menunggu (pemilu langsung) ini sejak bertahun-tahun, tetapi sia-sia."
Ketua Partai Demokrat Emily Lau Wai-hing kepada AFP mengatakan, "Ini satu orang satu suara, tetapi pilihannya sudah ditentukan. Di Korea Utara bisa terjadi seperti itu, tetapi tak bisa disebut demokrasi."
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.