Jutaan Orang Dukung Aung San Suu Kyi Maju dalam Pemilihan Presiden

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi menyatakan, penandatanganan petisi ini merupakan bagian dari upaya untuk mencabut larangan bagi Suu Kyi untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Larangan konstitusional itu dibuat oleh junta militer yang dulu menguasai Myanmar.

"Kami memandang kampanye ini sebagai sebuah keberhasilan. Sebanyak 4,9 juta orang menandatangani petisi dari 20 juta pemilih potensial," kata juru bicara NLD Nyan Win.

Petisi yang mulai digelar pada Mei lalu untuk ditandatangani warga yang berusia di atas 18 tahun itu mengincar ketentuan yang membuat militer memiliki hak veto terhadap semua amandemen konstitusi.

NLD yakin dengan mengubah klausul terkait hak veto militer bisa membuka jalan untuk perubahan lain dalam konstitusi, termasuk jumlah tentara di parlemen dan larangan bagi Aung San Suu Kyi memimpin Myanmar sebagai presiden.

Sesuai undang-undang yang berlaku, seseorang yang memiliki suami, istri, atau anak-anak yang menyandang warga negara asing tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden Myanmar.

Dua anak Aung San Suu Kyi berkewarganegaraan Inggris. Klausul inilah yang mengganjal pemenang Nobel Perdamaian ini maju mencalonkan diri sebagai presiden.

Untuk mengubah konstitusi, diperlukan dukungan lebih dari 75 persen anggota parlemen. Padahal, seperempat anggota parlemen adalah anggota militer yang ditunjuk. Selain itu, militer juga memiliki hak veto yang sangat kuat.

Pergulatan terkait perubahan konstitusi ini muncul saat Myanmar akan menyambut Pemilihan Umum 2015 yang bersejarah. Sebab, jika pemilu berjalan bebas dan adil, banyak kalangan yakin NLD akan mudah memenangkan pemilu.

Presiden kemudian akan dipilih parlemen, di mana Suu Kyi saat ini merupakan salah satu anggotanya sebagai bagian dari reformasi pemerintah semi-sipil yang berkuasa tiga tahun lalu.