Pejabat Kemenlu Inggris Mundur Terkait Kebijakan atas Gaza

LONDON, KOMPAS.com — Pejabat Kementerian Luar Negeri Inggris, Baroness Sayeed Warsi, Selasa (5/8/2014), mengundurkan diri karena kebijakan pemerintah terkait krisis Gaza dinilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara moral.

Sayeeda Hussain Warsi menulis pada akun Twitter-nya bahwa dirinya mengundurkan diri dengan penyesalan mendalam.

"Dengan penyesalan yang mendalam, pagi ini saya telah menulis surat kepada Perdana Menteri menyatakan pengunduran diri. Saya tidak bisa lagi mendukung kebijakan pemerintah terkait Gaza," tulis Warsi dalam surat pengunduran dirinya.

Lewat suratnya, Sayeeda Warsi menyatakan, "Kebijakan pemerintah tidak bisa dibela secara moral, bukan untuk kepentingan nasional Inggris dan akan menimbulkan pengaruh jangka panjang terhadap nama baik kita di dunia dan dalam negeri."

Namun, sikapa Warsi tersebut disayangkan oleh pemerintah Inggris.

"Kebijakan kami tetap jelas, keadaan di Gaza tidak bisa diterima dan kami mendesak kedua pihak untuk secepatnya menyepakati gencatan senjata tanpa syarat," demikian ujar juru bicara kantor PM Inggris.

Meski demikian, Perdana Menteri David Cameron sebelumnya dikritik karena tidak secara tegas bersedia mengamini sikap Sekjen PBB Ban Ki Moon yang menyebut tindakan Israel mengebom sekolah PBB di Gaza sebagai tindakan kriminal tak berperikemanusiaan.  

Lady Warsi yang sebelumnya memimpin Partai Konservatif menjadi perempuan Muslim pertama yang diangkat masuk ke kabinet ketika David Cameron mulai berkuasa pada tahun 2010.

Dia dibesarkan di Dewsbury, Yorkshire Barat, Inggris Utara, dan bekerja sebagai pengacara sebelum menjadi politikus. Baroness Warsi dimutasi menjadi pejabat menengah di Kementerian Luar Negeri pada tahun 2012. Warsi juga menjabat menteri urusan keyakinan dan masyarakat pada saat yang sama.