AS Tuduh Rusia Langgar Kesepakatan Pengendalian Persenjataan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat, Senin (28/7/2014), menuding Rusia telah melanggar perjanjian penting terkait pengendalian senjata dengan melakukan uji coba rudal jelajah nuklir.

Uji coba rudal jelajah ini, menurut AS, melanggar Perjanjian Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Senjata Jarak Menengah (INF) yang ditandatangani kedua negara pada 1987 di masa perang dingin.

Pejabat senior AS tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan Rusia itu, tetapi mendeskripsikannya sebagai sesuatu yang "sangat serius".

"Kami telah berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan Rusia," kata pejabat AS yang tidak disebut namanya dalam sebuah pernyataan.

Presiden AS Barack Obama dilaporkan juga sudah mengirim surat kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin. BBC saat ini masih menunggu respons resmi pemerintah Rusia atas tudingan AS tersebut.

Ini adalah kali pertama AS menuduh Rusia secara terbuka, walau isu ini sudah terdengar selama  bertahun-tahun. Demikan dilaporkan wartawan BBC Paul Blake di Washington DC.

Perjanjian bilateral yang disepakati Pemimpin Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan 27 tahun silam itu melarang kedua belah pihak menggunakan rudal dengan jarak 500 dan 5.500 kilometer.

Klaim AS ini diungkapkan seiring dengan meningkatknya ketegangan antara kedua pihak terkait konflik di Ukraina.

AS mengkritik Rusia terlibat dalam konflik yang tidak berkesudahan di Ukraina dan menuduh Rusia bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH17 yang menewaskan ratusan orang.

Bersamaan dengan tuduhan ini dilontarkan, Presiden AS Barak Obama melakukan pembicaraan dengan para pemimpin Uni Eropa untuk menerapkan sanksi lanjutan pada Rusia atas perannya dalam krisis Ukraina.

Diperkirakan langkah-langkah terbaru akan jauh lebih berdampak daripada sanksi sebelumnya dan akan menargetkan bank-bank Rusia, serta sektor pertahanan dan energi. Rincian lengkap akan diselesaikan pada pertemuan para duta besar Uni Eropa, Selasa (30/7/2014).