PM Thailand: Militer Harus Ikuti Konstitusi

"Setiap tindakan harus dilakukan dengan cara damai, tanpa kekerasan, diskriminasi dan kesamaan di hadapan hukum," demikian pernyataan Niwattumrong.

Niwattumrong menambahkan bahwa militer tetap harus bekerja sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Angkatan bersenjata Thailand tidak berkonsultasi dengan pemerintah saat memberlakukan status darurat militer.

Militer menegaskan langkah ini bukanlah sebuah bentuk kudeta namun ditujukan untuk menegakkan aturan di tengah kekhawatiran akan meluasnya kekerasan politik.

Niwattumrong Boonsongsaipan ditunjuk menggantikan Yingluck Sinawatra yang dimakzulkan Mahkamah Konstitusi Thailand pada 7 Mei lalu.

Pemerintahannya, yang hanya menjalankan fungsi sebagai pelaksana tugas, tak berjalan efektif di saat pengunjuk rasa anti-pemerintah meminta senat Thailand segera menunjuk perdana menteri definitif.

Niwattumrong justru menginginkan digelarnya pemilihan umum baru untuk mengakhiri krisis politik Thailand yang sudah berlangsung selama tujuh bulan.

Namun, kelompok anti-pemerintah menuntut perubahan undang-undang pemilu yang dianggap cacat sebelum menggelar pemungutan suara demi mengakhiri dominasi Thaksin Shinawatra dalam kancah politik Thailand.