Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Berharap Rekonsiliasi Segera Terjadi di Thailand

Kompas.com - 10/05/2014, 13:52 WIB
NAY PYI TAW, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia berharap pihak-pihak yang bertikai di Thailand mengutamakan semangat rekonsiliasi dan dapat segera mencapai titik temu dalam waktu dekat.

"Kami mengikuti dengan seksama dan penuh keprihatinan situasi yang berkembang di Thailand, kami mengharapkan semangat rekonsiliasi dan semangat mencari titik temu bersama bisa dikedepankan dan dicapai dalam waktu dekat," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Myanmar, Sabtu (10/5/2014).

Ditemui di sela Pertemuan Puncak ke-24 ASEAN di Myanmar International Convention Center, Nay Pyi Taw, Marty  mengatakan pemimpin Thailand absen dari pertemuan ini karena situasi politik terakhir di negaranya.

Menurut Marty, Thailand hanya mengirimkan utusan khusus dalam pertemuan tahunan tertinggi para pemimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini. "Yang kami tahu deputi perdana menteri (Thailand, yang hadir)," kata dia.

ASEAN secara rutin menggelar pertemuan puncak. Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara ini beranggotakan Brunei, Kamboja, Indonesia, Filipina, Laos, Myanmar, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Berdasarkan laporan dari media lokal, Jumat (9/5/2014), situasi di Thailand sudah menjurus pada penggulingan kekuasaan oleh para demonstran anti-pemerintah yang menuntut reformasi sebelum ada pemilu lagi.

Sementara itu, kubu pro-pemerintah juga mulai mengumpulkan massa di kawasan barat Bangkok. Mereka menyatakan tekad tak akan membiarkan kudeta terjadi.

Situasi politik di Thailand tak lepas dari pengaruh kuat keluarga Thaksin Shinawatra. Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra yang terguling pada Rabu (7/5/2014) adalah adik perempuan Thaksin.

Yingluck diberhentikan dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dan pada Kamis (8/5/2014) dikenakan pula tuduhan korupsi terkait kucuran subsidi bagi para petani. Pemerintah sementara Thailand berencana menggelar pemilu pada 20 Juli 2014 tetapi mendapat penentangan keras dari kubu anti-pemerintah.

Thaksin dan keluarganya digambarkan oleh kelompok penentang sebagai figur kapitalis yang korup. Reformasi yang dituntut kubu anti-pemerintah adalah untuk menghapus pengaruh keluarga Thaksin dalam pemerintahan.

Namun, Thaksin juga merupakan sosok yang populer di pedesaan sejak menjabat sebagai perdana menteri pada 2001-2006. Saat ini Thaksin berada di pengasingan untuk menghindari hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya pada 2008 atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan.

Konsentrasi massa yang terus membesar dari kedua kubu politik di Thailand, meningkatkan kekhawatiran tentang ancaman bentrokan. (Baca juga: Bara Perseteruan Politik Thailand yang Tak Kunjung Padam...)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com