Ketegangan Meluas di Teluk antara Pro dan Kontra Ikhwanul Muslimin

Panorama konstelasi politik di Timur Tengah pekan ini diramaikan keputusan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, yang Rabu (5/3) lalu menarik duta besar masing-masing dari Qatar. Mesir juga ikut menarik duta besarnya dari Qatar pada hari Kamis (6/3).

Harian Kuwait, Al Qabas, edisi Jumat (7/3) mengungkapkan, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain kini bahkan sedang mempelajari kemungkinan melarang maskapai penerbangan Qatar terbang di atas wilayah tiga negara tersebut.

Tiga negara di kawasan Teluk Persia tersebut juga memutuskan tak akan mengundang Qatar dalam semua forum dialog, seminar, atau konferensi yang digelar di wilayah mereka.

Keputusan itu untuk pertama kali terjadi, tak hanya sejak dibentuknya Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) —tempat mereka semua tergabung tahun 1981. Ini juga peristiwa pertama sejak berdirinya sistem negara monarki keluarga di Semenanjung Arab pada abad ke-19 dan abad ke-20.

GCC beranggotakan enam negara Arab Teluk, yaitu Arab Saudi, Kuwait, Qatar, UEA, Bahrain, dan Kesultanan Oman.

Keputusan tersebut menandai awal retaknya GCC, yang selama ini dikenal sebagai organisasi regional paling solid.

Keretakan GCC itu muncul sebagai akibat pergeseran luar biasa konstelasi politik di Timur Tengah setelah meletusnya revolusi rakyat di sejumlah negara Arab pada tahun 2011, seperti Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah.

Revolusi rakyat itu kemudian disusul kemenangan partai-partai politik berbasis ideologi Ikhwanul Muslimin (IM) dalam pemilu di Tunisia, Mesir, dan Libya yang mengejutkan dunia Arab saat itu.

Segera muncul poros Sunni pro dan kontra IM. Poros Sunni kontra IM memandang poros Sunni pro IM sebagai ancaman terhadap sistem politiknya.

Tiga poros besar

Kini ada tiga poros politik besar di Timur Tengah sesudah gelombang revolusi rakyat yang juga disebut Musim Semi Arab itu.

Pertama adalah poros negara-negara Sunni pro IM, yang terdiri dari Qatar, Turki, pemerintahan Hamas di Jalur Gaza, Tunisia, Libya, dan Maroko.

Kedua, poros Sunni kontra IM, yang terdiri dari Arab Saudi, Kuwait, UEA, Bahrain, Aljazair, Otoritas Palestina di Ramallah, dan pemerintahan sementara Mesir sesudah penggulingan Presiden Muhammad Mursi pada 3 Juli 2013.

Ketiga, poros Syiah yang terdiri dari Iran, pemerintahan Perdana Menteri (PM) Nouri al-Maliki di Irak, rezim Presiden Bashar al-Assad di Suriah, dan Hezbollah di Lebanon selatan.