Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Turki Bubarkan Demonstrasi Antipengawasan Internet

Kompas.com - 23/02/2014, 01:47 WIB
ISTANBUL, KOMPAS.com - Polisi antihuru-hara Turki menembakkan gas air mata dan menggunakan meriam air unruk membubarkan sekitar 3.000-an orang yang memprotes keputusan pemerintah memperketat pengawasan terhadap internet di Istanbul, Sabtu (22/2/2014).

Polisi berupaya untuk membubarkan pengunjuk rasa dari Lapangan Taksim yang biasa dijadikan lokasi unjuk rasa warga.

Dihalau dengan gas air mata, para pengunjuk rasa tak tinggal diam. Mereka membalas dengan menembakkan kembang api ke arah polisi yang kemudian menahan puluhan orang.

"Pemerintah turun! Jangan sentuh internet kami," demikian teriakan para pengunjuk rasa.

"Semua tempat adalah Taksim, semua tempat ada perlawanan," kata para pengunjuk rasa mengulang slogan dalam unjuk rasa antipemerintah yang melandan negeri itu Juni tahun lalu.

Undang-undang kontroversial itu mulai diberlakukan pada Rabu (19/2/2014), setelah ditandatangani Presiden Abdullah Gul meski mendapat tentangan sejumlah pihak.

Pengawasan internet ini memicu kecaman di dalam dan luar negeri. Sejumlah kalangan menilai pemerintah Turki berusaha untuk memberangus perbedaan pendapat sekaligus menghentikan munculnya bukti korupsi tingkat tinggi muncul di dunia maya.

Sebelumnya, PM Recep Tayyip Erdogan kembali membantah pemerintahannya memberlakukan sensor internet di hadapan ribuan pendukungnya di kota Sivas.

"Kami tidak alergi internet, kami hanya melawan hal-hal imoral di internet," kata Erdogan dalam sebuah acara yang menandai dimulainya kampanye lokal partai politiknya.

"Kami hanya mengambil langkah-langkah untuk melindungi anak-anak kita dari racun," tambah Erdogan.

Undang-undang pengawasan internet ini diterbitkan di saat Erdogan tengah dalam tekanan terkait skandal suap terbesar negeri itu yang diungkap pada pertengahan Desember tahun lalu, yang menyeret para sekutu dekat Erdogan.

Erdogan menuding ulama Fethullah Gulen yang kini mengasingkan diri ke AS, yang memiliki banyak pendukung di kepolisian dan kejaksaan, sengaja menguak kasus ini menjelang pemilihan umum pada 30 Maret mendatang.

Reaksi pemerintahan Erdogan terhadap skandal ini sangat keras. Dia telah memecat ratusan polisi dan jaksa yang mengusut kasus tersebut serta mengusulkan undang-undang untuk mereformasi lembaga kehakiman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com