Dari Paspor Schengen Hingga Ekonomi Swiss akan Terdampak Referendum Imigrasi

GENEVA, KOMPAS.com - Uni Eropa telah memperingatkan Swiss tak bisa memakai teknik negosiasi (cherrypick) pembatasan imigrasi untuk mengikat penawasan yang sudah mereka sepakati pada 2000. Banyak kalangan menilai hasil referendum imigrasi Swiss ini bernuansa suram.

Ekonomi Swiss bakal mendapat imbas dari referendum pembatasan imigrasi yang didukung 50,3 persen pemilih pada Minggu (9/2/2014). Ancaman pencabutan pemberlakuan paspor schengen untu Swiss pun masuk dalam daftar imbas referendum itu.

Pakta antara Swiss dan Uni Eropa tak hanya mengatur soal pasar bebas tenaga kerja antara Swiss dan Uni Eropa tetapi juga menyangkut akses bagi kedua belah pihak untuk mengikuti tender, perdagangan hasil pertanian, transportasi udara, dan beragam kerja sama ekonomi lain.

Menyobek kesepakatan tersebut memunculkan peringatan dampak pada keanggotaan Swiss dalam schengen, paspor bebas untuk zona wisata Eropa. Referendum Minggu yang membatasi akses masuk imigrasi ke Swiss, termasuk dari Uni Eropa, akan memukul pemain keuangan Swiss yang menginginkan akses lebih luas ke Uni Eropa.

Namun, segala kekhawatiran dan ancaman itu tak digubris Partai Rakyat Nasionalis Swiss (SVP) yang mengendalikan hasil referendum. Mengusung klaim negaranya telah dibanjiri pendatang, mereka menyerukan dukungan atas referendum itu.

"Orang-orang telah membawa kembali nasib mereka di atas imigrasi," kata ideolog partai Christoph Blocher. Sementara pemimpin partai memuji hasil referendum yang dia sebut sebagai titik balik kebijakan imigrasi Swiss.

SVP mengatakan bahwa dengan 80.000 warga Uni Eropa tiba per tahun - lebih dari 8.000 diprediksi sebelum aturan diliberalisasi - negara berpenduduk 8 juta jiwa itu harus memasang rem. Mereka mengklaim para migran telah mengurangi pendapatan pekerja Swiss. Kelebihan populasi juga mereka sebut memicu kenaikan sewa rumah, membatasi akses pendidikan dan kesehatan, serta membebani jaringan jalan dan kereta api.

Imigrasi dan identitas nasional adalah tema politik tradisional di negara dengan sejarah panjang yang menempatkan pekerja asing dan aturan terberat untuk mendapatkan kewarganegaraan di benua Eropa ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhi, proporsi warga keturunan asing telah meningkat dari seperlima menjadi seperempat total penduduk Swiss.

Ada sekitar satu juta warga Uni Eropa di Swiss dan sebaliknya ada 430.000 orang Swiss tinggal di Uni Eropa. Mayoritas imigran berasal dari negara tetangga Swiss, yakni Jerman , Italia dan Perancis , serta Portugal.

Pengamat menilai hasil referendum yang didorong SVP ini ironis, mengingat partai ini menyatakan oposisi pada birokrasi. Para pengamat berpendapat pula bahwa pembatasan tenaga kerja asing melalui aturan imigrasi ini akan menghambat ekonomi Swiss yang demografinya menua. Perdagangan dengan Uni Eropa pun, imbuh mereka, hampir pasti akan terimbas ketidakpuasan pada hasil referendum ini.

"Ini adalah hasil yang buruk . Swiss membutuhkan hubungan baik dengan Uni Eropa," kata Paul Rechsteiner, seorang anggota parlemen dan perdagangan pejabat serikat Sosialis. Federasi pengusaha nasional memperingatkan bahwa masa ketidakpastian telah dimulai bagi perekonomian Swiss dan itu bukan hal yang baik.