Tingkat Korupsi Uni Eropa Mencengangkan

Laporan yang baru pertama kali ada tentang korupsi di 28 negara Uni Eropa itu menempatkan Uni Eropa, yang sering digambarkan sebagai salah satu kawasan paling bersih dari korupsi di dunia, dalam sebuah sorotan yang tak menyenangkan.

Di kalangan pebisnis ada keyakinan yang tersebar luas bahwa satu-satunya cara untuk berhasil adalah melalui koneksi politik dan hampir separuh dari perusahaan yang melakukan bisnis di Eropa mengatakan bahwa korupsi merupakan masalah bagi mereka.

Semakin banyak jumlah warga warga Uni Eropa yang berpikir bahwa korupsi kian parah, meskipun pengalaman terkait korupsi berbeda-beda di blok itu. Hampir semua perusahaan di Yunani, Spanyol, dan Italia percaya korupsi meluas. Namun, hal itu dinilai langka di Denmark, Finlandia, dan Swedia.

Inggris termasuk di antara negara yang dikritik karena gagal membersihkan dan mengatur pembiayaan partai politik, sebuah masalah yang komisi itu tentukan sebagai faktor utama dalam korupsi.

Cecilia Malmstrom, komisioner urusan dalam negeri Uni Eropa, mengatakan, korupsi mengikis kepercayaan dalam demokrasi. "Korupsi merusak kepercayaan warga terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan rule of law. Hal itu merugikan perekonomian Eropa dan mengurangi penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan," katanya.

"Satu hal yang sangat jelas: tidak ada zona bebas korupsi di Eropa. Komitmen politik untuk benar-benar membasmi korupsi tampaknya hilang. Ongkos karena tidak bertindak menjadi terlalu tinggi."

Dia mengatakan angka korupsi yang sesungguhnya "mungkin jauh lebih tinggi" dari 185 miliar dollar itu.

Sebagaimana diperlihatkan oleh survei komisi itu, banyak warga Uni Eropa yakin korupsi telah menjadi lebih buruk sebagai akibat dari masalah-masalah ekonomi dan keuangan di zona euro akibat krisis utang. Warga juga menduga korupsi merupakan hal lumrah dalam bisnis. Delapan dari 10 orang yakin bahwa hubungan dekat antara bisnis dan politik menyebabkan korupsi.

"Secara keseluruhan masalah Eropa tidak banyak terkait dengan soal suap kecil-kecilan," kata Carl Dolan dari Transparency International di Brussels. "Hal itu terkait dengan kelas politik dan industri. Telah terjadi kegagalan untuk mengatur konflik kepentingan para politisi dalam menangani bisnis."

Karena itu, Komisi Eropa merekomendasikan kontrol yang lebih baik dan kerja keras dalam penegakan hukum. Dalam sejumlah rekomendasi yang tidak mengikat, Inggris diminta untuk "menghentikan sumbangan kepada partai politik, membatasi pengeluaran kampanye pemilu dan memastikan monitoring yang proaktif dan penuntutan terhadap pelanggaran potensial".

Kurang dari satu persen orang Inggris, atau lima orang dari 1.115 orang yang disurvei oleh komisi itu, melaporkan bahwa mereka telah diminta untuk memberi suap. Itu merupakan "hasil terbaik di Eropa". Sebaliknya, 6 hingga 29 persen orang di Kroasia, Ceko, Lituania, Bulgaria, Romania, dan Yunani mengatakan mereka telah diharapkan untuk membayar suap.

Para pejabat dikritik karena tidak memasukkan sebuah bagian dari laporan itu yang mencantumkan korupsi di lembaga-lembaga Uni Eropa. Paul Nuttall, wakil pemimpin Partai Kemerdekaan Inggris, mengatakan, Komisi Eropa sebaiknya juga menganalisis dan mengubah budaya korusi di lingkungannya sendiri. Komisi itu jangan malah menutupi atau bungkam tentang apa yang terjadi di dalam dinding temboknya sendiri.