DPR Minta BPK Audit Dana Jalan di Perbatasan RI

“Saat kita turun ke daerah perbatasan banyak keluhan dari warga yang mengaku jalan yang baru rampung dikerjakan dalam sebulan dan belum digunakan, namun ternyata rusak. Kita mendorong BPK dan instansi terkait lainnya untuk segera mengaudit (dana) jalan–jalan tersebut, terutama yang bersumber dari APBN,” jelas Saleh ketika ditemui Kompas.com di Kefamenanu, Rabu (29/1/2014).

Menurut Saleh, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPR yakni akan terus memantau sejumlah pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

“Kalau ada jalan yang baru dibangun terus langsung rusak, itu tentunya harus diaudit untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab kerusakan tersebut. Kalau memang kesalahan akibat spesifikasi pelaksanakan, maka harus disalahkan pihak pengelola,” ujarnya.

Saleh menyatakan, pihaknya selalu meminta agar BPK selalu melakukan audit terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di perbatasan, terutama yang dibiayai dari APBN.

"Misalnya kami meminta audit jalan di daerah Pantura dengan anggaran triliunan, tetapi kok kondisinya rusak. Begitupun daerah lain di NTT. Dari situ baru kita mengetahui penyebab jalan tersebut bisa rusak," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, ruas jalan yang menghubungkan Nunpo dan Saenam di Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, kondisinya rusak parah. Padahal jalan sepanjang 1,5 kilometer tersebut baru beres dibangun dua pekan lalu. Selain itu, jalan perbatasan di Desa Banain, Kecamatan Bikomi Utara yang baru kelar sebulan juga rusak berat. Hal itu dikeluhkan warga setempat.