Tolak Layani Warga Lokal, Restoran Perancis di Islamabad Disegel

Philippe Laffourge pindah ke Pakistan pada 2005. Dia merancang sebuah restoran dengan sasaran pelanggan adalah kaum ekspatriat yang menginginkan makanan non-halal dan minuman beralkohol.

Itulah sebabnya menu-menu makanan di Restoran "La Maison" sebagian besar adalah hidangan khas Perancis yang didominasi daging babi dan minuman anggur.

Namun, rencana Laffourge itu tak berjalan mulus setelah dia melarang warga Pakistan, kecuali datang bersama warga asing, memasuki restorannya. Akibat larangan itu, polisi menutup restoran milik pria Perancis itu.

Tindakan polisi itu berawal dari keluhan Cyril Almeida, seorang jurnalis ternama Pakistan, yang ditolak restoran milik Laffourge itu karena dia tidak berpaspor negara asing.

Setelah ditolak di restoran itu, Almeida menumpahkan kekesalannya lewat media sosial dan meluncurkan kampanye dunia maya dengan hashtag #NoToApartheid.

"Perlakuan itu sangat menghina dan melecehkan, mengapa seseorang mendirikan sebuah tempat yang justru melarang warga asli negeri tempat dia mencari nafkah datang," kata Almeida.

Lewat media sosial, Almeida menyebarkan alamat restoran La Maison dan kemudian menghubungi polisi, kementerian dalam negeri, dan anggota parlemen setempat.

Lalu, dua orang perwira polisi datang ke La  Maison dan memesan meja di restoran itu. Namun, pengelola restoran itu juga menolak melayani kedua polisi tersebut.

Mendapat bukti sahih, polisi kemudian menggerebek restoran tersebut, menahan dua pegawainya, dan menyita sebanyak 300 botol anggur, bir, dan bahkan Perrier, mungkin karena polisi mengira air mineral bergelembung itu adalah sampanye. Finalnya adalah polisi kemudian menyegel restoran tersebut.

Laffourge mengklaim dia tak memiliki pilihan lain selain menolak warga lokal masuk ke restorannya karena menyediakan alkohol untuk warga Muslim adalah ilegal di Pakistan.

"Apa yang saya lakukan adalah untuk menjalankan hukum Pakistan. Jika saya melakukan sesuatu yang ilegal, saya akan dikecam para ulama dan didatangi polisi lebih awal," kilah Laffourge.

Perdana Menteri Pakistan Zulfiqar Ali Bhutto melarang penjualan minuman beralkohol di negeri itu pada 1977 karena mendapat tekanan dari partai-partai politik Islam saat itu.

Namun, pemerintah masih mengizinkan penjualan minuman beralkohol kepada warga dan ekspatriat non-Muslim.

Di kawasan diplomatik di ibu kota yang ditempati sebagian besar kantor kedutaan besar, sejumlah restoran dan klub-klub privat menjual minuman beralkohol untuk warga asing dan Pakistan.

Kondisi yang sama berlaku di hotel-hotel besar di seluruh negeri. Warga asing membayar mahal bir yang disajikan dalam sebuah teko untuk menghindari kecurigaan.