Demonstran Thailand Terus Berunjuk Rasa walau PM Yingluck Tawarkan Pemilu

Para pengunjuk rasa telah berada di jalan-jalan ibu kota negara itu selama berminggu terakhir. Mereka bentrok dengan polisi dan bersumpah untuk menggulingkan Yingluck serta membasmi pengaruh saudaranya yang sedang mengasingkan diri, yaitu mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra. Bentrokan mereda pekan lalu saat bangsa itu merayakan ulang tahun raja Thailand yang sangat dihormati. Namun, permusuhan politik berlanjut lagi setelah perayaan itu berakhir.

Demonstrasi tersebut merupakan letusan terbaru dalam hampir satu dekade persaingan antara tentara yang bersatu dan kaum mapan yang berbasis di Bangkok dan mereka yang mendukung Thaksin, mantan konglomerat telekomunikasi yang memenangkan dukungan besar di pedesaan karena kebijakan pro poor.

"Pada tahap ini, ketika ada banyak orang dari berbagai kelompok menentang pemerintah, cara terbaik adalah memberikan kembali kekuasaan kepada rakyat Thailand dan menyelenggarakan pemilu. Jadi rakyat Thailand akan memutuskan," kata Yingluck dalam pidato televisi saat ribuan pengunjuk rasa kembali berdemonstrasi di Bangkok.

Pemimpin gerakan anti-pemerintah, Suthep Thaugsuban, mengatakan, dia tidak akan menghentikan demonstrasi dan akan terus berpawai ke kantor Yingluck di Government House. "Hari ini, kami akan pawai ke Government House. Kami belum mencapai tujuan kami. Pembubaran parlemen bukanlah tujuan kami," kata Suthep, mantan wakil perdana menteri di bawah pemerintah yang didukung militer sebelumnya.

Polisi memperkirakan, sebanyak 50.000 orang bergabung dalam protes di lokasi yang berbeda di Bangkok.

Partai Puea Thai pimpinan Yingluck memenangkan pemilu terakhir tahun 2011 yang mendapat dukungan luas di utara dan timur laut negara itu, yang merupakan daerah termiskin di Thailand. Sementara itu, Partai Demokrat belum pernah memenangi pemilihan dalam lebih dari dua dekade.

Suthep, yang menyadari bahwa Yingluck kemungkinan akan memenangkan pemilu jika kembali digelar, mendesak untuk membentuk sebuah "dewan rakyat" yang terdiri dari "orang-orang baik" untuk menggantikan pemerintah.

Yingluck menolak gagasan itu yang dinilainya inkonstitusional dan tidak demokratis.