Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilema Tenaga Kerja Perancis, Murah atau Lokal?

Kompas.com - 06/12/2013, 15:52 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis

Sumber Reuters
DUNKERQUE, KOMPAS.com — Perancis berada dalam dilema soal pekerja asing di negara itu. Pada satu sisi, bayaran murah untuk pekerja asing mendapat payung hukum dari aturan Uni Eropa, tetapi di dalam negeri kehadiran pekerja murah dari luar negeri merupakan tamparan untuk pemerintah sosialis tersebut.

Di ujung utara Perancis, di Pantai Channel, industri terbesar kedua di sana ramai dengan beragam peralatan berat, seperti crane, dengan lebih dari 1.000 pekerja. Mayoritas pekerja itu berasal dari luar negeri, dengan bayaran murah sesuai kontrak di bawah hukum Uni Eropa.

Kehadiran pekerja asing tersebut di dalam negeri Perancis mengundang kemarahan politik. Isu pekerja asing ini mempermalukan pemerintahan sosialis dan menjadi amunisi bagi kubu sayap kanan dari Front Nasionalis.

Masalah ini menjadi sensitif karena mencuat menjelang pemilihan parlemen Eropa dan menjadi agenda utama dalam pertemuan para menteri tenaga kerja Uni Eropa yang mulai berlangsung pada Senin (9/12/2013). Hasil pertemuan tersebut akan menjadi bahan untuk pertemuan puncak pemimpin Uni Eropa pada 19 sampai 20 Desember 2013.

Terlebih lagi, pada saat yang sama, Perancis juga sedang bermasalah dengan lapangan kerja untuk warga negaranya di tengah perekonomian Eropa dan global yang tak kunjung pulih. Salah satu industri yang terpukul oleh perkembangan ekonomi ini adalah proyek terminal gas alam cair (LNG). Proyek yang diharapkan dapat menyerap banyak tenaga kerja tersebut terpukul oleh penurunan pertumbuhan industri, yang antara lain ditandai dengan penutupan kilang Total.

Sementara banyak lokasi konstruksi di seantero Perancis, proyek yang dikendalikan oleh  perusahaan negara EDF, lebih banyak mempekerjakan orang asing. Pekerja dari luar negeri direkrut melalui subkontraktor untuk menghindari biaya ketenagakerjaan yang mahal di Perancis.

Praktik tersebut legal di bawah kesepakatan yang melibatkan 1.996 perusahaan Eropa. Namun, asosiasi serikat pekerja Perancis menilai aturan Uni Eropa itu banyak disalahgunakan dan pekerja lokal berada pada posisi yang dirugikan.

"Daerah ini sangat membutuhkan pekerjaan, tetapi kami menghadapi persaingan yang benar-benar tidak adil dan kami diperas," kata David Sans, dari serikat lokal CGT, sebuah perusahaan listrik. Perusahaan ini baru saja kalah tender proyek LNG karena kalah dari perusahaan kompetitor dari Italia yang mempekerjakan tenaga kerja Portugis dengan bayaran separuh pekerja Perancis.

Fenomena ini semakin meningkat seiring desakan kebutuhan perusahaan bersaing memenangkan tender secara kompetitif. Secara bersamaan, hitungan bisnis tersebut meningkatkan kebencian di kalangan pekerja lokal, pada saat angka pengangguran di Perancis mendekati angka tertinggi dalam sejarah.

Setiap tahun, lebih dari satu juta pekerja dikirim melintasi perbatasan Uni Eropa untuk bekerja, terutama di pekerjaan konstruksi, pertanian, perhotelan, dan transportasi, berdasarkan data Komisi Eropa.

Data Pemerintah Perancis mengatakan, pekerja asing, terutama berasal dari Polandia, Portugal, dan Romania, naik 23 persen pada tahun ini, mencapai lebih dari 200.000 orang. Angka itu, menurut para pejabat, belum termasuk para pekerja asing yang masuk secara ilegal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Reuters
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com