PM Autralia Bela Penggeledahan Kantor Pengacara Timor Leste

Pihak Timor Leste membawa kasus ini ke Den Haag dengan tujuan untuk membatalkan perjanjian pengelolaan minyak dan gas dengan Australia senilai 40 milliar dollar. Alasannya, menurut pihak Timor Leste, karena ternyata Australia memata-matai mereka sebelum negosiasi perjanjian itu dilakukan.

Disebutkan, aksi mata-mata dilakukan di Dilli oleh badan intelijen Australia yang saat itu masih bernama ASIS. Aksi tersebut kabarnya dilakukan atas perintah Menlu Australia waktu itu, Alexander Downer.

Selasa kemarin, petugas ASIO menggleledah rumah sekaligus kantor Collaery di Canberra. Pengacara ini justru sedang berada di Belanda mempersiapkan gugatan kasus tersebut.

Jaksa Agung George Brandis menyatakan pihaknya memberi izin penggerebekan, namun membantah hal itu ada kaitannya dengan kasus yang sedang bergulir di Belanda.

Partai Hijau mengecam tindakan ASIO, dan mendesak Jaksa Agung menjelaskan duduk perkaranya. "Jika hal ini benar, tampaknya George Brandis menganggap dirinya sebagai J Edgar Hoover dan bisa seenaknya mengeluarkan surat perintah penggeledahan," kata anggota parlemen Partai Hijau Adam Bandt.

Namun PM Abbott menyatakan, tindakan pemerintah dapat dibenarkan. "Kita tidak mengintervensi kasusnya, tetapi akan selalu memastikan kepentingan nasional kita ditegakkan," kata Abbott.

Pihak Timor Leste menyatakan ASIS melakukan aksi mata-mata dengan kedok program bantuan, dan memasang perangkat penyadap di ruang kabinet pemerintah Timor Leste.

Menurut Collaery, rincian informasi aksi mata-mata itu belum diketahui hingga saat ini.

"Dirjen ASIS dan wakilnya memerintahkan teknisi ASIS berangkat ke Timor Leste, dengan berkedok program bantuan Australia merenovasi dan membangun kantor kabinet di Dilli. Mereka memasang alat penyadap di dinding yang dibangun atas bantuan dana Australia," jelas Collaery kepada ABC.

Ia mengatakan, saksi yang diperiksa ASIO Selasa kemarin bukanlah mata-mata, melainkan mantan direktur teknik operasi di ASIS.

Menurut Collaery, saksi tersebut memutuskan untuk menjadi whistle blower, setelah tahu mantan Menlu Alexander Downer kini menjadi penasehat di Woodside Petroleum.

Dalam pernyataan kepada ABC, Downer mengatakan tuduhan ini sudah lama dan pihaknya tidak akan berkomentar atas masalah keamanan nasional.

Sementara itu Pemimpin Oposisi Bill Shorten mengatakan badan intelijen Australia harus beroperasi dalam kerangka hukum yang berlaku.