Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unjuk Rasa Bikin Peringkat Utang Thailand Turun Kasta

Kompas.com - 03/12/2013, 19:00 WIB
Josephus Primus

Penulis

KOMPAS.com — Buntut kisruh politik di Thailand bakal menyentuh banyak hal. Paling tidak, kata Sekretaris Tetap Keuangan Thailand Rangsan Sriworasat, perusahaan pemeringkat kredit internasional bakal bereaksi. "Peringkat kredit Thailand bisa lebih rendah ketimbang sekarang di posisi BBB+," katanya di Bangkok sebagaimana warta laman Bangkok Post pada Selasa (3/12/2013).

Syarat turun kasta itu bakal terpenuhi, lanjut Rangsan, kalau kisruh politik makin panjang. Sudah begitu, gonjang-ganjing itu berbuah peningkatan tindak kekerasan.

Rangsan khawatir, kalau hal itu terjadi, Thailand bakal dijauhi investor asing. "Saya juga khawatir kalau pendudukan Kantor Kementerian Keuangan oleh kelompok anti-pemerintah menjadi penanda turunnya peringkat kredit itu," katanya.

Pertumbuhan

Sementara itu, Direktur Jenderal Kebijakan Fiskal Thailand Somchai Sajjapongse mengatakan kalau unjuk rasa anti-pemerintah sudah barang tentu mencederai sektor pariwisata. "Unjuk rasa juga menunda pemerintah menghabiskan pengeluarannya di tengah-tengah melemahnya konsumsi swasta," tuturnya.

Catatan pihaknya, lanjut Somchai, menunjukkan kalau sampai kini pertumbuhan kotor domestik untuk 2013 berada di posisi 3 persen. "Padahal, target kami, pertumbuhan itu bisa berada di angka 3,7 persen,"tuturnya.

Unjuk rasa tanpa henti, imbuh Somchai, juga memperlambat investasi megaproyek pemerintah untuk pembangunan infrastruktur senilai 2 triliun baht. Demo juga membuat ekspansi ekonomi Thailand tahun depan keluar dari rel. "Awalnya, pemerintah memprediksikan ekspansi itu ada di posisi 5 persen," katanya.

Masih menurut Somchai, unjuk rasa juga memaksa pemerintah untuk makin membenahi kebijakan defisit anggaran. "Ini merupakan cara untuk memobilisasi ekonomi,"ujarnya.

Bulan lalu, komite bank sentral memangkas bunga bank sentral di posisi 2,25 persen. Kebijakan itu bertujuan menggairahkan perekonomian Thailand. "Tapi, kebijakan itu tak akan menolong banyak kalau kisruh politik makin menjadi-jadi," demikian Somchai Sajjapongse.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com