Indonesia Segera Panggil Dubesnya di Australia

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia akan memanggil duta besarnya dari Australia menyusul dugaan penyadapan telepon Presiden Yudhoyono oleh pemerintah Australia.

Pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di kantor Kementerian Luar Negeri pada Senin (18/11/2013), seperti dilaporkan BBC Indonesia.

"Indonesia akan memanggil pulang Dubes di Canberra untuk konsultasi... Ini tidak bisa dianggap ringan. Ini menunjuukkan sikap tegas dan terukur," kata Marty.

Dugaan penyadapan itu mengemuka setelah kantor media Australia ABC dan harian Guardian menurunkan laporan bahwa Australia menyadap  komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan orang-orang dekatnya pada 2009.

Berdasarkan laporan itu sejumlah pejabat seperti Boediono, Jusuf Kalla, Jubir Presiden saat itu Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, Widodo AS, dan Sofyan Djalil.

Ibu Negara Ani Yudhoyono juga disebut sebagai target penyadapan.

Melukai hubungan bilateral

Dalam konferensi pers mendadak di Kemlu hari ini, Marty mengatakan tindakan itu melukai hubungan kedua negara. "Australia telah melanggar privasi individual, hak asasi manusia dan melukai hubungan Australia-Indonesia," kata Marty.

"Indonesia akan mengkaji ulang pertukaran informasi Indonesia dan Australia," tambahnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto melalui pesan singkat telepon kepada BBC Indonesia mengatakan akan memanggil Duta Besar Australia Greg Moriarty untuk dimintai keterangan.

Dari Canberra, Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak menanggapi klaim bahwa badan intelijen Australia menyadap komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009.

Kantor berita ABC melaporkan Abbott berbicara di parlemen Australia, Senin (18/11) dan menyatakan bahwa semua pemerintah negara di dunia tahu bahwa pemerintah negara lain mengumpulkan informasi.

"Pemerintah Australia tidak pernah berkomentar mengenai perihal intelijen spesifik, hal ini adalah tradisi pemerintah dari kedua persuasi politik dan saya tidak berniat mengubahnya hari ini," kata Abbott.