Kamis, 2 Oktober 2014

News / Internasional

Australia Sadap Telepon SBY dan Sejumlah Menteri Indonesia

Senin, 18 November 2013 | 09:50 WIB
KOMPAS.COM/Sandro Gatra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) menerima PM Australia Kevin Rudd di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (5/7/2013).
SYDNEY, KOMPAS.COM — Badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono istrinya, dan sejumlah menteri dalam kabinet SBY, lapor sejumlah media asing, Senin (18/11/2013).

Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Laporan tersebut muncul saat hubungan bilateral Indonesia dan Australia tegang terkait tuduhan mata-mata sebelumnya dan terkait bagaimana menangani masalah manusia perahu yang menuju Australia melalui Indonesia. Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.

Daftar target penyadapan juga mencakup Wakil Presiden Boediono, yang pekan lalu berada di Australia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juru bicara Presiden untuk urusan luar negeri, Menteri pertahanan, dan Menteri komunikasi dan informatika, kata laporan itu.

ABC mengatakan, salah satu dokumen itu berjudul "3G Impact and Update", dan tampaknya memetakan upaya intelijen Australia untuk mengikuti peluncuran teknologi 3G di Indonesia dan seluruh Asia Tenggara. Sejumlah opsi penyadapan didaftarkan dan sebuah rekomendasi dibuat untuk memilih salah satu darinya dan menerapkannya ke sebuah target, dalam hal ini para pemimpin Indonesia, lapor ABC.

Rilis terbaru dari dokumen yang dibocorkan Snowden tersebut muncul hanya beberapa minggu setelah sejumlah laporan mengklaim bahwa pos-pos diplomatik Canberra di luar negeri, termasuk di Jakarta, telah terlibat dalam jaringan pemantauan luas yang pimpinan AS. Hal itu memicu reaksi marah Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa. Laporan itu kemudian disusul laporan The Guardian pada awal bulan ini bahwa Australia dan Amerika Serikat telah melancarkan operasi pemantauan gabungan terhadap Indonesia selama pembahasan tentang iklim yang diselenggarakan PBB di Bali tahun 2007.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Editor : Egidius Patnistik
Sumber: AFP