Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Tak Bicara Soal Penyadapan, Ini Komentar Istana

Kompas.com - 09/11/2013, 15:10 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga saat ini tidak memberikan pernyataan menyikapi informasi penyadapan yang dilakukan intelijen Amerika Serikat dan Australia. Sejauh ini, pernyataan Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Marty Natalegawa. Mengapa Presiden tidak merespon langsung informasi tersebut?

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri Teuku Faizasyah, Presiden tidak perlu lagi menyampaikan pernyataannya karena pernyataan Marty sudah berdasarkan arahan dari Presiden SBY.

“Karena yang dilakukan menlu merupakan hasil dari arahan presiden dan itu merujuk dalam proses evaluasi di dalam,” kata Faizasyah di Jakarta, Sabtu (9/11/2013).

Faizasyah mengatakan, semua perkembangan mengenai isu penyadapan ini selalu dikomunikasikan Menlu kepada Presiden. Selain itu, menurut dia, penyadapan yang kabarnya dilakukan AS dan Australia terhadap Indonesia tidak menyentuh langsung privasi Kepala Negara. Hal ini berbeda dengan isu penyadapan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika terhadap nomor telepon seluler Kanselir Jerman Angela Merkel.

“Beberapa kepala negara memang bereaksi, tapi mereka reaksi karena ada informasi Snowden bahwa alat-alat komunikasi mereka langsung disadap. Tentunya secara pribadi mereka merasa terusik karena menyangkut pribadi. Kalau Indonesia, bersumber dari akun diplomatik mereka, yang bertentangan dengan prinsip suatu perwakilan, karena perwakilan ada untuk menjalin hubungan baik, bukan untuk penyadapan,” katanya.

Pengamat Intelijen dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia Rizal Darmaputra menilai, SBY perlu menyampaikan langsung pernyataannya dalam menanggapi isu penyadapan. Pernyataan SBY dinilai perlu untuk menunjukkan ketegasan Indonesia sekaligus mencegah agar isu ini tidak berkembang menjadi bola liar yang kemudian dimanfaatkan dalam memobilisasi dukugan jelang pemilihan umum (Pemilu) 2014.

“Presiden harus mengeluarkan pernyataan. Kan pernyataan beliau secara langsung belum ada. Saya pikir ini ditunggu,” katanya.

Selain itu, menurut Rizal, isu penyadapan ini sudah menjadi isu nasional sehingga perlu ditanggapi Presiden secara langsung. “Ya, pernyataannya tidak perlu terlalu keras tetapi menyatakan secara langsung keberatan. Jadi tidak hanya melalui menlu. Saya pikir dia harus memberikan pernyataan langsung dan apabila diikuti satu tindakan, itu lebih ideal,” tambahnya.

Seperti diberitakan, badan intelijen AS diketahui menyadap komunikasi negara-negara sekutu mereka di Eropa. AS juga disebut menyadap komunikasi Pemerintah Indonesia. Australia juga diberitakan melakukan hal yang sama terhadap Indonesia.

Laporan diturunkan laman harian Sydney Morning Herald (www.smh.com.au) menyebutkan, kantor Kedutaan Besar Australia di Jakarta turut menjadi lokasi penyadapan sinyal elektronik. Laporan ini berdasarkan kesaksian Edward Snowden, pria 29 tahun yang bekerja sebagai kontraktor pada badan keamanan nasional Amerika atau NSA.

Menanggapi isu penyadapan ini, Pemerintah Indonesia telah meminta konfirmasi kepada Kedutaan Besar AS dan Australia. Hasilnya, baik AS maupun Australia tidak membenarkan, juga tidak menyangkal. Menlu telah menyampaikan protes Pemerintah Indonesia atas penyadapan ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com