AS Tegaskan Dukungan bagi 'Kode Etik' di Laut China Selatan

Dalam pertemuan dengan para pemimpin ASEAN, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyampaikan permintaan maaf dari Presiden Obama atas ketidakhadirannya.

Keputusan Presiden Obama untuk tidak menghadiri pertemuan APEC dan ASEAN telah menimbulkan pertanyaan di Asia mengenai komitmen Amerika terhadap kawasan itu.

Menteri Kerry mengatakan kepada para pemimpin ASEAN hari Rabu (9/10), ia tahu mereka memahami karena adanya penutupan sebagian pemerintah Amerika berarti Presiden Obama tidak bisa hadir.

“Tapi saya jamin bahwa berbagai peristiwa di Washington ini hanyalah sesaat dalam politik dan tidak lebih dari itu,” tegas Kerry.

Para pejabat senior Amerika dalam rombongan Menteri Luar Negeri Amerika itu menekankan bahwa Kerry akan bertemu dengan setiap kepala pemerintahan yang semula dijadwalkan bertemu dengan Obama.

Bahkan ada satu pertemuan tambahan bagi Kerry dalam KTT ASEAN ini – yakni dengan Presiden Myanmar Thein Sein.

Pemerintahan Obama telah memberikan dukungan kepada negara-negara anggota ASEAN yang menginginkan badan regional itu menyusun kode etik maritim yang kuat untuk mengurangi kemungkinan konflik di Laut China Selatan.

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan kepada para wartawan dalam perjalanan ke Brunei mereka memperkirakan pembicaraan antara Amerika dan ASEAN akan berlanjut pada tingkat yang lebih tinggi. Dia menekankan peran Amerika “sebagai penggalak supremasi hukum, resolusi damai atas sengketa, kebebasan pelayaran, dan prinsip perdagangan yang sah tanpa hambatan.”

Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh ketika ditanya oleh wartawan tentang kemajuan upaya itu, menyebut diskusi baru-baru ini di China antara para pejabat ASEAN dan China.

“Konsultasi akan terus berlanjut, dan kami berharap dengan upaya di kedua pihak, dengan menyadari bahwa perdamaian dan stabilitas di kawasan itu perlu dan penting, tidak hanya bagi ASEAN tetapi bagi semua negara di kawasan itu, termasuk China, kami akan mencapai kemajuan nyata,” ujar Minh.

Perdana Menteri China, Li Keqiang, mengatakan “Laut China Selatan yang damai merupakan rahmat bagi semua.” Ia juga mengisyaratkan preferensi China untuk menyelesaikan sengketa maritim secara bilateral.

China mengklaim kedaulatan atas sebagian besar laut itu tetapi empat negara anggota ASEAN, yakni Brunei, Malaysia, Filipina dan Vietnam punya klaim tumpang tindih atas sebagian perairan itu.