AS Tolak Kembalikan Tersangka Al Qaeda ke Libya

Presiden Barack Obama menegaskan hal ini kepada wartawan di Gedung Putih, AS, Selasa (8/10), menyusul adanya permintaan dari Libya untuk segera mengembalikan Libi karena penculikan Libi dinilai melanggar kedaulatan negara Libya.

Obama mengatakan, AS memiliki bukti kuat bahwa Libi terlibat sejumlah serangan yang menewaskan warga AS. Karena itu, Libi akan tetap diadili oleh AS.

Libi, bernama asli Nazih Abdul Hamed al-Ruqai, dipercaya menjadi salah satu otak pengeboman Kedutaan Besar AS di Kenya dan Tanzania, pada 1998, yang menewaskan setidaknya 220 orang.

Pria berusia 49 tahun itu masuk dalam daftar orang yang paling dicari Biro Investigasi Federal AS (FBI) selama lebih dari satu dekade. Pemerintah AS bahkan menjanjikan imbalan lima juta dollar AS atas Libi.

Namun, Obama menolak menjawab pertanyaan terkait apakah penangkapan Libi telah sesuai dengan hukum internasional.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 4 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), semua anggota harus menahan diri dari ancaman atau penggunaan kekerasan atas integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara.

Sementara AS mendasarkan operasinya atas Libi pada aturan yang dikeluarkan oleh Kongres AS, tahun 2001, yang membolehkan penggunaan militer menyerang negara, kelompok, atau orang yang terlibat serangan 11 September 2001 di AS.

Tindakan pasukan AS melakukan serangan di wilayah Libya, dan juga Somalia, pekan lalu, pun dibela Obama karena di banyak negara di Afrika, kelompok radikal tumbuh subur. Ini dipicu lemahnya pemerintahan yang berkuasa, dan dalam beberapa kasus, lokasi di Afrika menjadi tempat cocok persembunyian teroris.

Aksi AS mengejar dan menangkap teroris, ujar Obama, akan terus dilakukan. ”Ada perbedaan antara kami mengejar teroris yang mengancam AS dan AS terlibat dalam perang,” tambahnya.

Pemerintah Libya telah memanggil Duta Besar AS di Libya Deborah Jones untuk menanyakan soal operasi AS atas Libi itu.

Sementara Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Marie Harf mengatakan, pemerintah berkoordinasi dengan organisasi Palang Merah Internasional mengenai kemungkinan organisasi itu bisa menemui Libi.

Sebelumnya, Perdana Menteri Libya Ali Zeidan menuntut Libi diadili di Libya. Kongres Nasional Umum (GNC) Libya juga menekankan ”perlunya penyerahan segera” Libi ke Libya. GNC juga meminta Libi diizinkan bertemu keluarganya dan bisa didampingi pengacara. (AP/AFP/APA)