Libya Tuntut AS Kembalikan Tersangka Al Qaeda

Libya meradang setelah operasi AS yang mencokok Abu Anas al Libi pada Sabtu. Pemerintah negara itu memanggil duta besar AS dan Perdana Menteri Libya, Ali Zeidan, menegaskan bahwa semua warga Libya harus diadili di dalam negeri.

Kasus itu membuat malu dan menempatkan pemerintah Libya berada di bawah tekanan para pengecam, terutama mantan kelompok pemberontak pada tahun 2011 yang ikut dalam pemberontakan yang akhirnya menggulingkan dan membunuh diktator Moammar Khadafy.

Sebuah pernyataan dari General National Congress (GNC) menekankan "perlunya penyerahan segera" Libi, dan menggambarkan operasi AS itu sebagai "pelanggaran yang benderang" atas kedaulatan Libya. Pernyataan itu juga menyerukan "perlunya pihak berwenang Libya dan keluarga tersangka berhubungan dengan tersangka (Libi) dan menjamin mereka punya akses ke pengacara."

Itu merupakan pernyataan resmi pertama Libya yang dengan jelas mengecam operasi tersebut. Dalam operasi itu, Libi diseret dari mobilnya oleh pasukan AS di jalanan Tripoli pada Sabtu siang lalu.

Libi, yang bernama asli Nazih Abdul Hamed al-Ruqai, berada dalam daftar paling dicari FBI. Pihak FBI menjanjikan hadiah 5 juta dollar AS untuk setiap informasi yang mengarah ke penangkapannya. Dia diduga berperan dalam pengeboman ganda tahun 1998 di dua kedutaan besar AS di Afrika Timur.

Libi dilaporkan telah ditahan di atas sebuah kapal perang angkatan laut AS di Laut Tengah.

Hari Minggu, Tripoli mengatakan telah menuntut penjelasan dari Washington atas penculikan Libi. Hari Selasa, Menteri Kehakiman Libya, Salah al-Marghani memanggil Duta Besar AS, Deborah Jones, untuk menjawab pertanyaan tentang operasi tersebut. Marghani dan para pejabat kementerian luar negeri bertemu anggota keluarga Libi, yang diberitahu tentang pertemuan dengan Jones, tambah pernyataan tersebut.

Zeidan mengatakan, walau dia menghargai hungan penting Tripoli dengan Amerika Serikat, rakyat Libya tidak boleh diadili di luar negeri. "Kami menegaskan, warga Libya harus diadili di Libya, dan Libya tidak akan menyerahkan warganya ke luar negeri untuk diadili," kata Zeidan di Maroko.

Sementara itu, Ruang Operasi Revolusioner Libya, sebuah kelompok mantan pemberontak, mengatakan pihaknya dalam kondisi siaga tinggi "terkait memburuknya keamanan dan kehancuran kedaulatan negara oleh badan-badan intelijen asing." Kelompok itu memerintahkan para anggotanya siap menjalankan perintah untuk "memburu dan mengusir orang asing ilegal di negara itu."