Anggota Parlemen Korsel Dituduh Membelot

SEOUL, KOMPAS.com - Anggota parlemen dari partai minoritas beraliran kiri, Partai Progresif Bersatu (UPP), Lee Seok-ki, terindikasi kuat berkonspirasi untuk melakukan pengkhianatan terhadap pemerintahan Korea Selatan dan membantu musuh bebuyutannya Korea Utara.

Hal itu disampaikan pihak kantor kejaksaan distrik Suwon, yang juga menyebut Lee diyakini berupaya memicu pemberontakan serta penghasutan, yang melanggar undang-undang Keamanan Nasional negeri itu.

“Lee yang juga pemimpin Organisasi Revolusioner terbukti memerintahkan 130 orang anggotanya mempersiapkan perang, yang akan mengarahkan adanya revolusi komunis di negeri ini. Hal itu jelas-jelas sebuah konspirasi pengkhianatan,” ujar Kepala Kejaksaan Distrik Suwon, Kim Soo-nam, saat memberikan penjelasan singkat, Kamis (26/9/2013), seperti dikutip surat kabar The Korea Times, Jumat (27/9/2013).

Lee diketahui juga memerintahkan para pengikutnya meledakkan sejumlah infrastruktur kunci termasuk kantor perusahaan telekomunikasi KT Corp di kawasan Hyehwa-dong, Seoul, serta fasilitas penyimpanan gas cair di Pyeongtaek, Provinsi Gyeonggi.

Pertemuan itu disebut-sebut digelar bulan Mei lalu di sebuah gedung tempat ibadah di sebelah barat Seoul. Dalam pertemuan Lee bahkan memuji pemerintahan Korut dan menyanyikan lagu mars militer negeri komunis tersebut.

Selain Lee, badan intelijen Korsel (NIS) juga telah menangkap dan menahan sejumlah tokoh kunci gerakan terlarang ini. Termasuk di antaranya adalah Wakil Ketua UPP, Hong Soon-seok. Selain empat pemimpin utama termasuk Lee, NIS juga menangkap 16 orang terkait lainnya.

Lebih lanjut, desakan pemecatan Lee dari parlemen juga semakin menguat. Parlemen didesak agar tak ragu mengeluarkan orang yang pro terhadap Korut. Desakan ini antara lain disuarakan anggota parlemen dari partai berkuasa, Partai Saenuri, Shim Jae-chul, sebagaimana dikutip The Korea Herald.

Shim juga “menyerang” partai oposisi, Partai Demokrat, untuk ikut mendesak pemecatan tersebut lantaran hal itu dinilai telah menjadi mandat rakyat Korsel. Pada saat pemilihan umum lalu Partai Demokrat merangkul UPP untuk berkoalisi walau kemudian belakangan kalah dalam pemilu.