PM Australia: Tidak Ada Ketegangan Diplomatik dengan Indonesia

MELBOURNE, KOMPAS.com — Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Jumat (27/9/2013), membantah adanya ketegangan diplomatik dengan Indonesia terkait kebijakan pencari suaka Australia.

Pemimpin baru Australia itu mengatakan, para pencari suaka yang tiba dengan kapal akan dikembalikan ke wilayah Indonesia.

Abbott mengeluarkan bantahan tersebut pada Jumat (27/9), menjelang kunjungan resmi ke Indonesia.

Menurutnya, isu pencari suaka "masalah kecil" dan tidak akan memengaruhi hubungan bilateral kedua negara.

Komentar itu disampaikan tidak lama setelah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia, berdasarkan laporan sejumlah media, mengatakan tidak bermaksud memublikasikan kekhawatiran Indonesia terhadap rencana Australia itu.

Ringkasan laporan tentang pertemuan pribadi antara Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menlu Australia Julie Bishop dikirimkan melalui e-mail oleh Kemenlu Indonesia.

Dalam e-mail itu disebutkan bahwa kedua menteri mendiskusikan rencana Koalisi Australia untuk mengembalikan kapal imigran dan bahwa Australia ingin menyelesaikan isu ini "di belakang layar" dan "dengan rahasia."

Tertulis pula bahwa rencana Australia dapat membahayakan kepercayaan dan kerja sama di antara kedua negara.

Hari ini Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan "koreksi" dan mengatakan bahwa informasi dalam nota ringkasan itu tidak ditujukan untuk media dan bahwa pertemuan tersebut bersifat rahasia serta tidak ada pernyataan pers.

Dalam beberapa bulan terakhir, ada sejumlah kapal yang tenggelam di tengah perjalanan menuju Australia dari Indonesia. Mayoritas pencari suaka berasal dari Sri Lanka, Iran, Irak, dan Afganistan.

Kebijakan untuk mengembalikan kapal ini diumumkan setelah pelantikan Abbott di Canberra pada pekan lalu dan militer ditugaskan untuk memimpin operasi ini.

Abbott mengatakan saat itu, ia ingin "mengirim pesan kepada penyelundup manusia bahwa mulai hari ini bisnis mereka telah berakhir."

Abbott akan mengunjungi Indonesia pada hari Senin (30 September) untuk bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.