Sabtu, 20 September 2014

News / Internasional

Rusia Desak Suriah Izinkan Investigasi PBB

Jumat, 23 Agustus 2013 | 20:37 WIB
SHAAM NEWS NETWORK / AFP Foto yang dirilis kantor berita oposisi Suriah, Shaam, menampilkan para aktivis oposisi tengah memeriksa korban tewas yang diklaim akibat serangan senjata kimi di Ghouta, dekat Damaskus, Suriah.

MOSKWA, KOMPAS.com - Pemerintah Rusia, Jumat (23/8/2013), mendesak pemerintah Suriah mengizinkan tim PBB menyelidiki dugaan penggunaan senjata kimia oleh pasukan pemerintah di dekat ibu kota Damaskus.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan mitranya dari Amerika Serikat, John Kerry, setuju bahwa penyelidikan diperlukan, kata para pejabat di Kementerian Luar Negeri Rusia.

Moskow juga mendesak kelompok-kelompok oposisi Suriah memberi jaminan kepada tim PBB guna memasuki Ghouta, kawasan di pinggiran Damaskus.

"Rusia mendesak pemerintah Suriah bekerja sama dengan tim pakar PBB," kata pernyataan yang dikeluarkan Kemlu Rusia.

Para pegiat mengatakan serangan senjata kimia pada Rabu (21/8/2013) menewaskan ratusan orang. Bahkan oposisi mengklaim korban tewas mencapai 1.300 orang.

Rusia dikenal sebagai salah satu sekutu dekat pemerintah Suriah. 

Seruan sekjen PBB

Sebelumnya, penasehat pemerintah Suriah, Bassam Abu Abdullah, mengatakan tim PBB hanya diperbolehkan ke Ghouta jika pemerintah di Damaskus mengeluarkan lampu hijau.

Abdullah menjelaskan akses ke Ghouta tidak termasuk dalam perjanjian yang ditandatangani dengan PBB pekan lalu.

Ia mengatakan serangan di Ghouta dilakukan oleh apa yang menurutnya sebagai kelompok teroris, untuk mencegah operasi militer oleh pasukan pemerintah.

Angela Kane, diplomat senior PBB, mengatakan dia dalam perjalanan menuju Suriah untuk mendesakkan perlunya penyelidikan internasional atas dugaan penggunaan senjata kimia oleh tentara pemerintah Suriah dalam konflik di Suriah.

Sekjen PBB, Ban Ki-moon, sudah menyerukan investigasi sesegera mungkin.

"Tidak ada alasan sama sekali -baik dari sisi pemerintah maupun kekuatan oposisi- untuk menolak mendapatkan kebenaran dari kasus ini," kata Ban.

Namun masih belum ada tanda-tanda pemerintah di Damaskus akan memberi izin masuk untuk tim PBB.


Editor : Ervan Hardoko
Sumber: BBC Indonesia