Oposisi Australia Ingin Beli Perahu Pencari Suaka

Juru bicara oposisi bidang imigrasi, Scott Morrison, mengatakan kepada ABC, kebijakan itu mencerminkan fokus pada upaya penangkalan.

"Itu meliputi semua, mulai dari meningkatkan secara besar-besaran keterlibatan Australia dalam operasi gabungan dengan Polri. Juga meliputi program pendekatan komunitas, menawarkan uang hadiah, mengunjungi desa-desa, dan membeli kapal kalau bisa," katanya.

Ditambahkan, pihaknya juga akan mempromosikan kesadaran bahwa penyelundupan manusia adalah kegiatan kriminal dan tidak sepatutnya didukung dan dianjurkan.

"Ini seperti yang dilakukan menyangkut kontra-terorisme setelah peristiwa Bom Bali," katanya.

Sementara itu, Bill Shorten dari Partai Buruh mengolok-olok skema koalisi oposisi itu.

"Nantinya, jenderal bintang tiga Australia akan menulis cek untuk setiap perahu reyot di Asia Tenggara," katanya.

"Kita semua tahu kesepakatan regional permukiman pencari suaka mulai terlihat dampaknya pada penyelundupan manusia. Oposisi semakin kehabisan akal," tambah Bill.

"Tunggu sampai kabar ini sampai di Asia Tenggara. Kalau punya kapal reyot yang tidak aman, uang rakyat Australia akan membelinya. Entah siapa yang punya ide itu, tapi saya yakin Partai Liberal mestinya menempatkan orang tersebut dalam program perlindungan saksi," sindir Bill.

Perdana Menteri Kevin Rudd juga berkomentar. Rudd menilai rencana Abbott itu sama sekali tidak bertanggung jawab.

Sementara itu, Scott Morrison mengatakan, komponen signifikan dari rencana kebijakan mereka adalah meningkatkan kemampuan SAR Indonesia, khususnya di pantai selatan Jawa.

"Bukan cuma membangun kemampuan melakukan respons di zona SAR Indonesia, bukan cuma kapal-kapalnya, melainkan pemeliharaan dan dukungan untuk menjalankan operasi tersebut," kata Morrison.

Morrison menambahkan, skema itu juga meliputi peningkatan pengawasan udara Australia untuk mendeteksi kapal dan menggunakan informasinya untuk memastikan negeri itu lebih siap dan sigap dalam operasi penyelamatan.

Menurut Morrison, semua aspek dari kebijakan itu akan dilakukan, bekerja sama dengan pejabat-pejabat setempat.

"Kita perlu secara signifikan melakukan kerja sama di kawasan, bukan cuma di Indonesia melainkan juga di Malaysia dan Sri Lanka," katanya.