Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Kamboja Tolak Seruan Penyelidikan Hasil Pemilu

Kompas.com - 30/07/2013, 15:41 WIB
PHNOM PEHN, KOMPAS.com — Pemerintah Kamboja, Selasa (30/7/2013), menolak seruan oposisi untuk menggelar penyidikan internasional terkait tuduhan kecurangan dalam pemilu parlemen yang baru saja digelar.

Amerika Serikat dan Uni Eropa sempat menyatakan keprihatinannya terkait banyaknya "keanehan" dalam pemilu parlemen yang digelar pada Minggu (28/7/2013).

Namun, baik AS maupun Uni Eropa menegaskan, penyelidikan terkait dugaan kecurangan pemilu harus dilakukan otorita penyelenggara pemilu Kamboja.

Pemerintah mengumumkan bahwa Partai Rakyat Kamboja (CPP) pimpinan PM Hun Sen memenangkan 68 kursi dari 123 kursi parlemen.
Jumlah ini menurun tajam dari perolehan dalam pemilu sebelumnya, yaitu 90 kursi.

Sementara itu, oposisi Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) berhasil melipatgandakan perolehan suaranya hingga 55 kursi. Meski perolehan CNRP ini cukup mengejutkan, tetapi belum cukup untuk mendongkel Hun Sen dari tampuk kekuasaan.

Pemimpin CNRP Sam Rainsy mengatakan, lebih dari 1,3 juta nama pemilih hilang dan dia mengeluhkan sulitnya akses media memantau jalannya pemungutan suara serta intimidasi selama masa kampanye.

Namun, Menteri Luar Negeri Ouch Borith, menyangkal semua tuduhan Sam Rainsy.

"Kami mengerahkan lebih dari 10.000 pengawas pemilu nasional dan ada lebih dari 100 pengamat internasional. Semuanya menilai pemilu Kamboja berjalan dengan tenang, bebas, dan adil," ujar Borith dalam sebuah jumpa pers.

"Partai oposisi harus menunjukkan dengan jelas bukti terjadinya kecurangan. Komite Pemilu Nasional sudah mengatakan untuk menyerahkan bukti, jangan hanya berbicara sehingga kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama," tambah dia.

Sementara itu, Kedutaan Besar AS di Phnom Pehn meminta Komite Pemilihan Umum Nasional (NEC) menggelar sebuah investigasi.

"Kami menyerukan kepada NEC untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan terkait dugaan kecurangan pemilu," kata juru bicara Kedubes AS, Sean McIntosh.

Adapun Uni Eropa lebih menyerukan agar semua perselisihan pemilu bisa diselesaikan secara adil dan sebaik-baiknya sesuai mekanisme hukum yang tersedia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Reuters
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com